“Belacan Lebih Mahal dari Kelapa”, Warga Soroti Anjloknya Harga Kelapa di Inhil
Inhil, detikriau.id – Kondisi anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kembali menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat (AMBAR) di Kantor Bupati Inhil, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, salah seorang warga melontarkan kritik tajam dengan membandingkan harga belacan dengan harga kelapa yang saat ini dinilai semakin tidak sebanding dengan biaya dan jerih payah petani.
“Belacan lebih mahal dari kelapa. Belacan Rp20 ribu, sedangkan kelapa Rp1.500,” ujar warga tersebut saat menyampaikan orasi di hadapan massa aksi.
Pernyataan itu menggambarkan keresahan masyarakat terhadap rendahnya harga kelapa yang menjadi salah satu komoditas utama dan sumber penghidupan masyarakat Inhil.
Massa AMBAR menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam memastikan adanya kebijakan yang mampu memberikan kepastian harga dan perlindungan bagi petani kelapa.
AMBAR mendesak Pemerintah Kabupaten Inhil terus mengawal lahirnya kebijakan harga acuan pembelian kelapa oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah diminta membenahi tata niaga, mendorong hilirisasi serta memastikan program peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian benar-benar dirasakan petani.
Aksi yang diikuti ratusan massa tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Bupati Inhil H. Herman, SE., MT dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Herman menyampaikan bahwa Pemkab Inhil telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas anjloknya harga kelapa. Menurutnya, persoalan harga tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah karena turut dipengaruhi kondisi pasar, distribusi, biaya transportasi, permintaan industri, harga pabrik serta pasar nasional dan internasional.
Pemkab Inhil, kata Herman, juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan terus berkomunikasi dengan DPR RI, khususnya Komisi IV.
Herman menilai hilirisasi menjadi salah satu solusi penting agar masyarakat tidak hanya menjual kelapa dalam bentuk bahan mentah.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menjual kelapa dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan industri hilir,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Herman meminta agar aspirasi masyarakat dan tuntutan terkait perbaikan harga kelapa dituangkan dalam surat bersama untuk disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi IV.
Surat tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar untuk meminta hearing di Jakarta guna menyampaikan secara langsung kondisi petani kelapa di Inhil serta kebijakan yang diharapkan dari pemerintah pusat.
Aksi AMBAR ini menegaskan kembali keresahan masyarakat terhadap harga kelapa. Bagi daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra kelapa, rendahnya harga komoditas tersebut dinilai bukan sekadar persoalan perdagangan, tetapi menyangkut langsung keberlangsungan ekonomi masyarakat petani./guntur alam
