Viral Warga Jatuh dari Jembatan, Ternyata Ada Lima Jembatan Kritis di Desa Sungai Ambat

Tembilahan, detikriau.id – Viral di media sosial seorang warga yang terjatuh bersama sepeda motornya dari Jembatan Parit Makdin di Desa Sungai Ambat kecamatan Enok, kembali membuka persoalan serius infrastruktur pedesaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Peristiwa tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Warga setempat menyebut kejadian serupa sudah beberapa kali dialami pengendara yang melintas di jembatan tersebut.

Kejadian ini kemudian dikonfirmasi oleh Pemerintah Desa Sungai Ambat setelah detikriau.id menghubungi Abdul Basit, Sekretaris Desa setempat (9/3/2026). Pihak desa membenarkan bahwa insiden tersebut.

Namun persoalannya ternyata tidak berhenti pada satu jembatan saja.

Berdasarkan keterangan masyarakat dan pemerintah desa, sedikitnya lima jembatan di Desa Sungai Ambat kini berada dalam kondisi kritis dan berpotensi membahayakan warga yang melintas setiap hari.

Kelima jembatan tersebut yakni : Jembatan Parit Makdin, Jembatan Parit H. Salim, Jembatan Parit Pahanan, Jembatan Parit Bantalan, dan Jembatan Parit Pasar

Sebagian besar jembatan itu merupakan jalur vital yang menghubungkan aktivitas masyarakat. Selain dilalui anak-anak sekolah dan warga menuju pasar, jembatan tersebut juga menjadi jalur keluar masuk hasil kebun masyarakat seperti kelapa komoditas utama yang selama ini menjadi identitas ekonomi Indragiri Hilir.

Ironisnya, menurut keterangan pemerintah desa, usulan perbaikan Jembatan sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 2015. Bahkan pada saat itu tim teknis disebut pernah turun melakukan pengukuran di lokasi pada tahun 2017 dan 2020, namun hingga kini pembangunan jembatan tersebut belum juga terealisasi.

Di sisi lain, pemerintah desa mengaku tidak dapat menganggarkan perbaikan karena jembatan-jembatan tersebut disebut sebagai aset milik pemerintah provinsi. Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap keselamatan akses publik tersebut.

Usulan dalam Musdes sebenarnya sudah sering dilakukan. Tetapi pada kenyataannya dana desa tidak bisa meng-cover pembangunan dengan volume fisik seperti itu. Pada dasarnya juga tidak bisa dianggarkan dalam APBDes karena selalu ditolak dinas, dengan alasan jembatan itu masih merupakan aset provinsi,” jelas Abdul Basit saat dimintai keterangan.

Warga menilai kondisi jembatan saat ini jauh dari kata aman. Struktur yang sempit, sebagian papan dan tiang yang sudah lapuk serta minimnya pengaman di sisi jembatan membuat pengendara rawan terjatuh, terutama pada malam hari atau saat hujan dan air pasang.

“Setiap hari anak sekolah lewat situ, orang bawa kelapa juga lewat situ. Kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Apalagi ketika air pasang, lantai jembatan nyaris tak terlihat karena terendam air. Kejadian kemarin itu bukan yang pertama,” keluh seorang warga.

Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan kejelasan penanganan dari pemerintah daerah. Pasalnya, desa mengaku tidak bisa menganggarkan perbaikan karena jembatan tersebut disebut sebagai aset milik pemerintah provinsi.

Di sisi lain, hingga kini belum terlihat adanya pembangunan dari tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga masyarakat menilai terjadi “kekosongan penanganan” terhadap infrastruktur yang sebenarnya vital bagi aktivitas warga.

Menurut mereka, jalan dan jembatan desa bukan sekadar fasilitas transportasi, tetapi menjadi faktor penting dalam kelancaran distribusi hasil pertanian masyarakat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP Kabupaten Indragiri Hilir, Andy Hirfandy saat dikonfirmasi detikriau.id melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/3/2026), menjelaskan bahwa penentuan prioritas pembangunan bergantung pada usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Untuk skala prioritas itu tergantung dari kecamatannya, karena diusulkan di dalam musrenbang,” ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya masih perlu memastikan status kewenangan jembatan tersebut sebelum menentukan langkah penanganan.

“Untuk jembatan kita lihat dulu penanganannya, apakah masuk dalam kategori status jembatan provinsi atau kabupaten, atau masih non status,” jelasnya.

Menurut Andy, pihaknya telah berkoordinasi dengan camat setempat dan berencana melakukan survei ke lokasi dalam waktu dekat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan camat setempat, nanti kita akan survei ke lokasi,” katanya.

Untuk penanganan awal, ia juga menyebut perbaikan sementara memungkinkan dilakukan melalui swadaya masyarakat.

“Untuk penanganan awal bisa saja diperbaiki dengan swadaya dulu yang dipimpin oleh kades atau RT/RW setempat,” tambahnya.

Bagi masyarakat Sungai Ambat, gotong royong memang bukan hal baru. Namun mereka menilai keselamatan akses publik yang digunakan ratusan warga setiap hari seharusnya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat desa.

Bagi warga, jalan dan jembatan desa bukan sekadar proyek pembangunan biasa, tetapi merupakan jantung mobilitas ekonomi masyarakat pedesaan yang menopang komoditas unggulan Indragiri Hilir.

Kini warga berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada tahap survei dan pembahasan kewenangan, tetapi benar-benar mengambil langkah nyata untuk memastikan keselamatan masyarakat.

Sebab bagi warga Sungai Ambat, lima jembatan yang kini dalam kondisi kritis tersebut bukan sekadar infrastruktur desa, melainkan urat nadi kehidupan ekonomi, pendidikan dan mobilitas masyarakat.

Tanpa penanganan yang serius, kekhawatiran warga sederhana, kejadian warga jatuh dari jembatan bisa saja terulang kembali dan mungkin dengan konsekuensi yang lebih buruk./wan bundo