Simbolisme atau Substansi? Catatan Kritis Setahun Herman–Yuliantini
Oleh: Redaksi
Menghitung hari. Tanggal 20 Februari 2026 menjadi penanda satu tahun kepemimpinan Herman–Yuliantini di Kabupaten Indragiri Hilir. Visi besar “Inhil Hebat dan Gemilang dengan Pertanian Terpadu Menuju Masyarakat Sejahtera” pernah menggema sebagai harapan baru.
Kini hampir satu tahun berlalu, publik berhak bertanya: sudah sejauh mana visi itu menjelma menjadi kebijakan yang terasa?
Ekonomi Hebat: Kelapa Masih Terombang-Ambing
Sebagai daerah sentra kelapa, stabilisasi harga dan hilirisasi semestinya menjadi tulang punggung kebijakan. Kenyataannya, harga kelapa belum menunjukkan kepastian. Roadmap hilirisasi belum terlihat jelas arah dan investornya.
Jika ekonomi rakyat menjadi prioritas, maka keberpihakan terhadap petani harus lebih konkret daripada sekadar narasi kampanye.
Infrastruktur Hebat: Perencanaan Belum Matang?
Dokumen resmi Laporan Banggar DPRD terhadap RAPBD 2026 menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Terapung Tembilahan harus melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan.
Artinya, persoalan bukan sekadar anggaran, tetapi kesiapan teknis.
Hal yang sama terlihat pada kapal roro yang telah diresmikan oleh Abdul Wahid namun hingga hari ini juga belum beroperasi. Infrastruktur tanpa kesiapan regulasi dan sarana pendukung berisiko menjadi simbol tanpa manfaat nyata.
Kesehatan Hebat: Datang Setelah Polemik
Dalam laporan Banggar disebutkan adanya pengurangan 56.000 peserta PBI, yang berdampak pada kepesertaan BPJS dan layanan UHC. DPRD dan pemerintah akhirnya menyepakati jaminan UHC selama 12 bulan penuh.
Langkah ini patut diapresiasi. Namun publik juga mencatat, kebijakan tersebut hadir setelah muncul tekanan dan polemik. Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Ia tidak seharusnya menunggu gaduh.
Fakta Anggaran: Ketergantungan yang Belum Terputus
Data resmi Banggar menunjukkan:
Pendapatan Daerah 2026 sebesar Rp2,055 triliun.
PAD Rp330,7 miliar
Transfer pusat Rp1,724 triliun
Artinya, lebih dari 80 persen pendapatan daerah masih bergantung pada pusat.
Banggar bahkan menyoroti lemahnya pendataan pajak dan potensi kebocoran PAD.
Di sinilah tantangan terbesar “Ekonomi Hebat”: tanpa kemandirian fiskal, visi besar akan selalu tersandera ruang anggaran.
Efisiensi atau Kurang Inovasi?
Belanja daerah mengalami penurunan sekitar Rp7,4 miliar, sementara SiLPA ikut menyusut.
Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah dari pusat memang menjadi faktor. Namun kepemimpinan diuji justru saat fiskal menyempit.
Inovasi pendapatan, keberanian menata ulang prioritas, dan ketegasan memperbaiki tata kelola menjadi ukuran sejati.
Birokrasi Hebat: Pemekaran Masih Jadi ”Jualan Pemikat Hati”
Janji tindak lanjut pemekaran Inhut dan Insel belum menunjukkan progres nyata. Birokrasi hebat bukan hanya jargon administratif, tetapi percepatan keputusan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Tahun Kedua: Titik Balik atau Titik Stagnasi?
Satu tahun pertama bisa disebut masa konsolidasi. Namun tahun kedua adalah masa pembuktian.
Publik menanti:
Roadmap hilirisasi kelapa yang terukur
Strategi nyata peningkatan PAD
Kejelasan operasional proyek strategis
Keseimbangan antara pembangunan fisik dan kualitas hidup
“Inhil Hebat” akan diuji bukan oleh slogan, tetapi oleh konsistensi antara visi, anggaran, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
Jika tidak, maka jargon hebat hanya akan menjadi arsip politik lima tahunan.
Tahun kedua akan menentukan: melompat maju atau berjalan di tempat./*
