Tembilahan Catat Inflasi Tertinggi di Riau, Alarm Keras bagi Kebijakan Daerah

Opini Redaksi: Faisal Alwie

”Inflasi tertinggi di Riau seharusnya menjadi cermin evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah. Bukan hanya soal menstabilkan harga jangka pendek, tetapi membangun ketahanan ekonomi lokal melalui penguatan produksi pangan, efisiensi distribusi, dan keberpihakan nyata pada daya beli masyarakat”

Tembilahan, detikriau.id/ – Catatan inflasi tahunan 6,38 persen yang menempatkan Tembilahan sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Provinsi Riau bukan sekadar deretan angka statistik. Ini adalah alarm keras yang menandakan adanya persoalan serius dalam pengendalian harga dan perlindungan daya beli masyarakat.

Di saat inflasi rata-rata Riau berada di level 4,43 persen, lonjakan harga di Tembilahan melampaui batas kewajaran. Artinya sederhana: biaya hidup warga Tembilahan naik lebih cepat dibandingkan daerah lain, sementara pendapatan masyarakat tidak serta-merta ikut meningkat.

Inflasi pada dasarnya mencerminkan seberapa cepat uang kehilangan nilainya. Ketika inflasi tinggi, masyarakat dipaksa membayar lebih mahal untuk kebutuhan yang sama—mulai dari pangan, listrik, hingga jasa dasar. Dalam konteks ini, inflasi tertinggi bukan prestasi, melainkan indikasi kegagalan pengendalian.

Masalah Struktural, Bukan Musiman

Tingginya inflasi Tembilahan tidak bisa terus-menerus ditutupi dengan alasan musiman atau faktor nasional. Data BPS menunjukkan bahwa tekanan inflasi datang dari kelompok-kelompok pengeluaran strategis seperti perumahan, energi, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari—komponen yang langsung menyentuh denyut ekonomi rumah tangga.

Ini mengarah pada persoalan struktural: ketergantungan pasokan dari luar daerah, lemahnya produksi lokal, serta mahalnya biaya distribusi. Jika fondasi ini tidak dibenahi, maka operasi pasar sesaat hanya akan menjadi solusi tambal sulam.

Di Mana Peran Pengendalian Inflasi Daerah?

Keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga. Namun ketika inflasi justru melonjak paling tinggi, publik wajar mempertanyakan: sejauh mana efektivitas kebijakan yang dijalankan?

Inflasi setinggi ini menandakan bahwa kebijakan pengendalian belum menyentuh akar persoalan. Pengawasan distribusi, pemetaan komoditas penyumbang inflasi, hingga intervensi harga tampak belum cukup kuat menahan laju kenaikan biaya hidup.

Rakyat Menanggung Beban Terbesar

Inflasi tidak berdampak sama bagi semua orang. Kelompok berpendapatan rendah dan masyarakat dengan penghasilan tetap adalah pihak yang paling tertekan. Ketika harga naik, mereka tidak punya ruang negosiasi—konsumsi ditekan, kualitas hidup menurun, dan ketahanan ekonomi keluarga melemah.

Jika kondisi ini dibiarkan, inflasi tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi warganya.

Saatnya Kebijakan yang Lebih Tegas dan Terukur

Inflasi tertinggi di Riau seharusnya menjadi cermin evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah. Bukan hanya soal menstabilkan harga jangka pendek, tetapi membangun ketahanan ekonomi lokal melalui penguatan produksi pangan, efisiensi distribusi, dan keberpihakan nyata pada daya beli masyarakat.

Tanpa perubahan kebijakan yang lebih tegas dan terukur, inflasi akan terus menjadi siklus tahunan—dan rakyat kembali menjadi pihak yang membayar paling mahal./*