Tujuh Korporasi Duta Palma Terancam Dibubarkan, Kasus Kebun Sawit Ilegal di Inhu Masuk Babak Tuntutan
“Foto ilustrasi persidangan kasus dugaan korupsi dan TPPU perkebunan kelapa sawit Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tujuh korporasi dituntut membayar uang pengganti dan denda sekitar Rp81,89 triliun”
Jakarta, detikriau.id – Perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, memasuki babak tuntutan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group milik Surya Darmadi membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,89 triliun.
Tak hanya tuntutan finansial dalam jumlah fantastis, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran seluruh korporasi yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.
Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Tujuh korporasi yang menjadi terdakwa yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Jaksa meyakini korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit secara melawan hukum di Kabupaten Indragiri Hulu dalam kurun waktu 2004 hingga 2022.
Uang Pengganti Mencapai Rp81,19 Triliun
Dalam tuntutannya, jaksa membebankan uang pengganti kepada lima perusahaan perkebunan dengan nilai berbeda.
PT Palma Satu dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp21,39 triliun. PT Seberida Subur sebesar Rp12,95 triliun, PT Banyu Bening Utama Rp17,54 triliun, PT Panca Agro Lestari Rp8,51 triliun, dan PT Kencana Amal Tani sebesar Rp20,79 triliun.
Jika diakumulasikan, total uang pengganti yang dituntut mencapai Rp81,19 triliun.
Selain itu, jaksa menuntut masing-masing dari tujuh korporasi membayar denda Rp100 miliar atau total Rp700 miliar.
Dengan demikian, keseluruhan tuntutan pidana denda dan uang pengganti mencapai Rp81.895.683.549.535 atau sekitar Rp81,89 triliun.
Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, jaksa meminta agar kewajiban tersebut diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun.
Sementara untuk pidana denda, apabila harta benda para terdakwa tidak mencukupi, jaksa meminta penggantian dengan pidana kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan.
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang
Dalam konstruksi perkara yang dibacakan sebelumnya, jaksa menyebut kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh Duta Palma Group di Indragiri Hulu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,79 triliun dan US$7,88 juta.
Selain kerugian keuangan negara, jaksa juga menyebut adanya kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun berdasarkan kajian Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jaksa menduga hasil tindak pidana tersebut dialirkan melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Duta Palma Group.
PT Darmex Plantations disebut berperan sebagai perusahaan holding yang menerima aliran dana, antara lain melalui pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, dan penyetoran modal.
Dana tersebut kemudian ditransfer ke PT Asset Pacific dan sejumlah perusahaan afiliasi lainnya. Jaksa menyebut transaksi tersebut digunakan untuk pembelian atau penguasaan aset dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana.
Dalam perkara ini, PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific didakwa terkait tindak pidana pencucian uang. Sementara lima perusahaan perkebunan lainnya didakwa terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Kuasa Hukum Persoalkan Penghitungan Kerugian Negara
Di sisi lain, pihak Duta Palma Group menyampaikan keberatan terhadap tuntutan jaksa yang mencapai Rp81,89 triliun.
Kuasa hukum korporasi, Rinto Maha, menilai tuntutan tersebut tidak rasional karena dinilai mengulang pembebanan kerugian dalam perkara Surya Darmadi yang telah diputus sebelumnya.
Ia merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023.
Menurut pihak pembela, terdapat persoalan terkait penghitungan kerugian perekonomian negara yang kembali diajukan jaksa, termasuk potensi penghitungan terhadap objek kerugian yang sama.
Kuasa hukum juga mempersoalkan dasar kewenangan dan metodologi penghitungan kerugian negara serta kedudukan kajian ekonomi UGM dalam perkara tersebut.
Pihak perusahaan berpendapat bahwa perbedaan subjek hukum antara perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan maupun pemulihan kerugian yang sama secara berulang.
Keberatan tersebut merupakan argumentasi pihak pembela yang nantinya akan dipertimbangkan dalam proses persidangan.
Nasib Perkebunan di Indragiri Hulu Menjadi Perhatian
Perkara ini kembali menempatkan aktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu dalam sorotan penegakan hukum.
Rentang waktu kegiatan usaha yang dipersoalkan jaksa, yakni 2004 hingga 2022, menunjukkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas perkebunan yang berlangsung selama hampir dua dekade.
Selain besarnya nilai kerugian yang diklaim jaksa, tuntutan pembubaran tujuh korporasi juga menjadi bagian penting dari perkara ini.
Namun, tuntutan jaksa belum merupakan putusan pengadilan. Majelis hakim masih harus memeriksa seluruh fakta persidangan, bukti, serta argumentasi jaksa dan pihak pembela sebelum menjatuhkan putusan.
Publik kini menunggu bagaimana pengadilan memutus perkara tersebut, termasuk konsekuensi hukum terhadap tujuh korporasi yang kegiatan usahanya dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu./red
(Sumber: detikNews, CNN Indonesia, 19–20 November 2026)
