WALHI Riau Desak Eks Konsesi PT RAPP Dipulihkan, Tolak Pengalihan Izin ke Korporasi Lain

Screenshot_2026-11-21-10-56-58-43_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7

Foto: WALHI Riau

Pekanbaru, detikriau.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mendesak pemerintah memastikan pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau diikuti pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat atas ruang hidup yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan.

Desakan tersebut disampaikan WALHI Riau menyusul terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang pencabutan izin PT RAPP.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

WALHI Riau menilai dasar pencabutan tersebut memperkuat temuan organisasi lingkungan itu selama ini terkait aktivitas PT RAPP di sejumlah wilayah di Riau.

Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menyebut areal kerja PT RAPP berulang kali terindikasi mengalami karhutla. Berdasarkan analisis WALHI Riau, kebakaran tercatat terjadi pada 2015, 2016, 2017, 2020 hingga 2026.

Salah satu kejadian terbaru terjadi pada 2026 di areal kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Selain persoalan karhutla, WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pascakebakaran oleh perusahaan, khususnya di Estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahkan, menurut temuan WALHI, terdapat penanaman tanaman eukaliptus untuk kepentingan produksi di lokasi yang menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.

Atas kondisi tersebut, WALHI Riau menilai pencabutan izin harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau secara menyeluruh berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan PT RAPP, termasuk potensi pelanggaran lain di seluruh areal kerjanya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan, penegakan hukum korporasi, serta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Eko Yunanda mengatakan, pencabutan izin PT RAPP harus dilaksanakan dengan dua semangat utama, yakni pemulihan lingkungan hidup dan pemulihan hak rakyat atas ruang hidup.

Menurutnya, proses tersebut harus berjalan beriringan dengan penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat, terutama masyarakat adat yang selama ini terdampak keberadaan perizinan perusahaan.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan pascapencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung, baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” ujar Eko.

Foto: WALHI Riau

WALHI Tolak Pengalihan Izin ke Korporasi Lain

Sementara itu, Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah agar memastikan areal konsesi PT RAPP yang izinnya telah dicabut tidak kembali dialihkan kepada korporasi lain, termasuk perusahaan negara.

Ia menilai pengalihan tersebut berpotensi menghilangkan tujuan utama pencabutan izin, yakni pemulihan lingkungan dan pengembalian hak masyarakat.

“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pascapencabutan izin,” tegas Jasmi.

Ia juga mengingatkan agar pencabutan izin tidak sekadar menjadi kebijakan administratif tanpa perubahan nyata terhadap kondisi lingkungan dan penguasaan lahan.

“Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” tutupnya.

Dorong Pengakuan Hak Masyarakat Dayun

Desakan pemulihan hak masyarakat juga disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi. Ia menyoroti dampak perizinan PT RAPP terhadap masyarakat di Desa Dayun, Kabupaten Siak.

Menurut Besta, perizinan PT RAPP di Estate Dayun telah merampas ribuan hektare perkebunan masyarakat. Karena itu, pencabutan izin harus menjadi kesempatan untuk mengembalikan hak masyarakat yang selama ini terdampak.

“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pascapencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujar Besta.

Ia menilai kedua skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi penyelesaian konflik sekaligus mengatasi ketimpangan penguasaan ruang di Provinsi Riau.

Di akhir pernyataannya, WALHI Riau mendesak pemerintah melanjutkan langkah penertiban melalui penegakan hukum, evaluasi hingga pencabutan izin terhadap korporasi lain yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.

WALHI Riau menyebut setidaknya terdapat 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla sepanjang 2026.

Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin-izin tersebut serta memastikan ruang hidup masyarakat yang selama ini dikuasai melalui perizinan bermasalah dapat dikembalikan kepada rakyat./red

Siaran Pers; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau