MUI Haramkan Vape, Tak Hanya Pengguna, Produsen dan Pedagang Juga Dilarang

Screenshot_2026-11-22-12-38-50-03_96b26121e545231a3c569311a54cda96

Keterangan foto: Ilustrasi rokok elektrik atau vape menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaannya haram.

Foto ilustrasi/AI.

Jakarta, detikriau.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.

Dalam ketentuan fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI menyatakan penggunaan vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak buruk rokok elektrik terhadap masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial.

Fatwa tersebut memuat tiga ketentuan hukum utama.

Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.

Kedua, menyalahgunakan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

MUI Minta Pemerintah Susun Undang-Undang

Tidak hanya menetapkan hukum keagamaan, MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik di Indonesia.

Dalam rekomendasinya, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah juga diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian rokok elektrik dapat dilaksanakan secara terkoordinasi.

Selain itu, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Kemenkes Kaji Rencana Pelarangan Total

Terbitnya fatwa MUI turut mendapat perhatian pemerintah.

Kementerian Kesehatan menyambut baik keputusan tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan rokok elektrik bukan produk yang aman atau bebas risiko bagi kesehatan.

Kemenkes bahkan menyatakan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik, termasuk rencana pelarangan total peredarannya.

Pemerintah menilai perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dari paparan zat adiktif menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengendalian vape.

Meski demikian, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan dan tidak otomatis menjadi larangan pidana yang berlaku secara nasional. Penerapan larangan beserta sanksi hukum tetap membutuhkan landasan regulasi dari pemerintah dan DPR.

Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, persoalan vape kini tidak hanya menjadi perhatian dari sisi kesehatan, tetapi juga menjadi persoalan keagamaan dan kebijakan publik di Indonesia./red

(Sumber: MUI, ANTARA, 9–12 November 2026)