Harga Kelapa Terjun Bebas, Petani Menjerit. Pemerintah : Siklus Lumrah Tahunan !

Tembilahan, detikriau.id – Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir kembali terjun bebas. Awal 2026, harga di tingkat petani masih berada di angka Rp.4.700 per kilogram. Kini, harga hanya bertahan di kisaran Rp.2.700–Rp.2.800 per kilogram, turun hampir 40 persen dalam hitungan minggu.

Bagi petani, ini bukan sekadar fluktuasi. Ini pukulan telak di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga di bulan Ramadhan menjelang lebaran Iedul Fitri. Biaya pupuk, ongkos angkut dan kebutuhan pokok tidak ikut turun. Yang jatuh hanya harga kelapa, komoditas utama yang menjadi sandaran ekonomi ribuan keluarga.

Sayangnya penurunan harga kelapa di daerah yang kerap menyebut diri sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” ini disikapi dengan kesan santai oleh pemerintah ”siklus lumrah tahunan”.

Ketua Tim Hilirisasi Kelapa, TM Syaifullah, mengakui bahwa pola ini hampir selalu berulang setiap awal tahun. Menurutnya, banyak perusahaan belum menetapkan rencana kebutuhan bisnis sehingga belum berani melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sejumlah buyer juga disebut menunggu momentum pasca Imlek untuk menghitung kebutuhan riil industri.

“Di sisi lain, petani justru meningkatkan panen menjelang Ramadhan dengan harapan harga tetap bertahan di atas Rp.4.000 per kilogram. Ketika pasokan meningkat sementara permintaan melemah, hukum pasar bekerja, harga tertekan” ujar TM Syaifullah.

Namun, penjelasan tersebut tidak serta merta meredakan kegelisahan petani. Sebab, jika pola ini terus berulang setiap tahun, mengapa hingga kini belum ada instrumen kebijakan yang mampu menahan dampaknya.

TM Syaifullah juga mengalibikan bahwa belum adanya regulasi harga acuan menjadi persoalan mendasar. Kelapa belum memiliki skema Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Patokan Minimum (HPM), sebagaimana diterapkan pada komoditas Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Akibatnya, posisi tawar petani relatif lemah dalam rantai pasok.

“Kami sudah mengusulkan melalui Tim Hilirisasi ke Bappenas agar ada regulasi resmi tentang HET buah kelapa,” katanya mengakhiri.

Artinya, solusi masih sebatas usulan. Sementara harga terus merosot.

Jika fluktuasi ini disebut siklus tahunan, maka pertanyaannya sederhana, sampai kapan siklus ini dibiarkan tanpa pagar kebijakan. Tanpa patokan harga, tanpa skema penyangga, tanpa intervensi pasar yang terukur, petani akan terus menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.

Sebagai daerah yang selama ini dikenal luas sebagai sentra kelapa terbesar di Riau, stabilitas harga dinilai bukan hanya persoalan perdagangan, melainkan juga menyangkut daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah melalui tim terkait menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar serta mendorong langkah-langkah strategis sesuai kewenangan yang ada.

Fluktuasi harga memang bagian dari dinamika pasar. Namun di wilayah yang ekonominya bertumpu pada satu komoditas utama, keberadaan instrumen kebijakan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan industri./wan bundo