MBG Skala Besar, Siapkah Pengawasan Publik Mengimbanginya?

Detikriau.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase masif di Riau. Sebanyak 633 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, menjangkau 1,42 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 25 ribu relawan. Targetnya bahkan diproyeksikan mencapai 800 unit.

Skala sebesar ini tentu patut diapresiasi. Namun, semakin besar program, semakin besar pula tanggung jawab pengawasan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, telah mengingatkan pentingnya disiplin standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi penggunaan anggaran. Pesan ini bukan tanpa alasan. Dalam banyak program sosial berskala nasional, celah justru muncul di titik-titik teknis: pengadaan bahan, kualitas makanan, distribusi, hingga pelaporan keuangan.

Transparansi Bukan Formalitas

BGN mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial untuk mengumumkan menu harian, bahan baku, harga, hingga kandungan gizi. Langkah ini patut didukung karena membuka ruang kontrol publik.

Namun pertanyaannya, apakah transparansi itu akan berjalan substansial atau sekadar administratif?

Transparansi sejati bukan hanya mengunggah foto menu, tetapi juga membuka rincian biaya secara proporsional dan konsisten. Dengan anggaran Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 bagi kelompok kecil, publik berhak mengetahui apakah komposisi belanja benar-benar mencerminkan kualitas gizi yang dijanjikan.

Pengawasan Harus Berlapis

Skala 633 titik layanan berarti pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pusat. Pemerintah daerah, inspektorat, aparat pengawas internal, hingga masyarakat harus dilibatkan.

Relawan yang berjumlah 25.035 orang adalah kekuatan besar. Namun tanpa sistem kontrol mutu yang ketat, jumlah tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas.

Pengawasan perlu mencakup:

Standar keamanan pangan.

Kualitas bahan baku.

Ketepatan sasaran penerima.

Konsistensi laporan keuangan.

Tanpa itu, risiko penurunan kualitas layanan atau pemborosan anggaran tetap terbuka.

Tantangan Keberlanjutan

Program gizi bukan sekadar membagikan makanan. Ia menyangkut masa depan generasi. Jika dikelola baik, MBG dapat menjadi investasi sumber daya manusia. Jika longgar dalam pengawasan, ia berpotensi menjadi proyek jangka pendek tanpa dampak berkelanjutan.

Dengan portal pendaftaran SPPG nasional yang telah ditutup, seleksi tambahan kini melalui rekomendasi kepala daerah. Mekanisme ini perlu dijaga agar tetap objektif dan berbasis kebutuhan riil, bukan tekanan administratif atau politis.

Ujian Integritas

MBG di Riau kini memasuki fase pembuktian. Disiplin SOP sudah ditegaskan. Transparansi sudah diwajibkan. Infrastruktur sudah dibangun.

Kini yang diuji adalah integritas pelaksanaan.

Karena pada akhirnya, keberhasilan program sebesar ini tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dari kepercayaan publik yang berhasil dijaga.

Dan kepercayaan hanya tumbuh dari tata kelola yang terbuka, disiplin, dan konsisten./redaksi/faisal alwie