Setahun Janji, Minim Bukti: Catatan Kritis HMI Tembilahan atas Kepemimpinan Daerah

Oleh: Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Tembilahan

Tanggal 20 Februari 2026 menandai satu tahun kepemimpinan Herman–Yuliantini di Kabupaten Indragiri Hilir. Visi besar “Inhil Hebat” pernah dipromosikan sebagai arah baru pembangunan.

Namun bagi kami, kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tembilahan, satu tahun pertama justru menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah visi itu benar-benar bergerak menjadi kebijakan, atau berhenti sebagai slogan politik?

Lingkungan Hebat? Ekologi Masih Menunggu Keberpihakan

Sebagai wilayah pesisir dengan hamparan mangrove, gambut, dan perkebunan kelapa terluas di Riau, masa depan pembangunan di Indragiri Hilir sesungguhnya sangat ditentukan oleh kebijakan lingkungan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kawasan gambut dan mangrove di wilayah pesisir timur Sumatra memiliki fungsi vital: penyangga banjir rob, penyerap karbon, serta pelindung ekonomi masyarakat pesisir.

Namun hingga kini, arah kebijakan lingkungan daerah belum terlihat sebagai prioritas strategis pembangunan.
Beberapa persoalan masih mencolok:

Rehabilitasi mangrove belum berjalan sebagai program ekonomi rakyat berbasis pesisir. Pengelolaan gambut belum terintegrasi dengan kebijakan pertanian dan perkebunan. Isu abrasi, intrusi air laut, dan kebakaran lahan masih muncul tanpa strategi pencegahan jangka panjang yang terukur.

Padahal bagi daerah pesisir seperti Indragiri Hilir, kebijakan lingkungan bukan sekadar isu ekologis, melainkan fondasi keberlanjutan ekonomi rakyat.

Tanpa perlindungan mangrove, penguatan tata kelola gambut, dan kebijakan adaptasi iklim yang jelas, maka visi pembangunan berisiko menggerus sumber kehidupan masyarakat itu sendiri.

Ekonomi Hebat? Petani Kelapa Masih Menunggu Kepastian

Sebagai daerah yang hidup dari kelapa, kebijakan stabilisasi harga dan hilirisasi seharusnya menjadi prioritas utama. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: harga kelapa masih fluktuatif tanpa perlindungan jelas, sementara arah hilirisasi belum menunjukkan roadmap konkret, baik dari sisi industri, investasi, maupun keberpihakan pasar.

Jika ekonomi rakyat benar-benar menjadi fondasi pembangunan, maka keberpihakan terhadap petani tidak boleh berhenti pada retorika. Negara hadir bukan lewat baliho, tetapi lewat kebijakan harga, akses pasar, dan keberanian industrialisasi.

Infrastruktur Hebat? Simbol Ada, Manfaat Belum

Catatan resmi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melalui laporan Banggar terhadap RAPBD 2026 menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Terapung Tembilahan masih terkendala kelengkapan administrasi. Ini menunjukkan persoalan bukan sekadar anggaran, melainkan lemahnya kesiapan teknis sejak awal perencanaan.

Hal serupa terlihat pada kapal roro yang telah diresmikan oleh Abdul Wahid, tetapi belum beroperasi hingga kini. Infrastruktur tanpa regulasi, kesiapan operasional, dan sistem pendukung hanya melahirkan proyek simbolik—terlihat di foto, tidak terasa di kehidupan rakyat.

Kesehatan Hebat? Responsif Setelah Krisis

Pengurangan 56.000 peserta PBI yang berdampak pada kepesertaan BPJS menjadi bukti bahwa kebijakan sosial belum disiapkan secara matang. Kesepakatan jaminan UHC selama 12 bulan memang patut diapresiasi, namun publik mencatat bahwa keputusan itu lahir setelah polemik muncul.

Kesehatan bukan sektor yang boleh menunggu kegaduhan. Ia seharusnya dijaga sejak awal, bukan dipulihkan setelah tekanan.

Fakta Fiskal: Otonomi Masih Bergantung

Data RAPBD menunjukkan pendapatan daerah 2026 sebesar Rp2,055 triliun, dengan PAD hanya Rp330,7 miliar dan transfer pusat Rp1,724 triliun. Artinya lebih dari 80 persen fiskal daerah masih bergantung pada pusat.

Banggar bahkan menyoroti lemahnya pendataan pajak dan potensi kebocoran PAD. Ini menegaskan bahwa jargon “Ekonomi Hebat” belum ditopang fondasi kemandirian fiskal. Tanpa keberanian memperbaiki tata kelola pendapatan, visi besar hanya akan tersandera ruang anggaran yang sempit.

Efisiensi atau Minim Inovasi?

Penurunan belanja daerah sekitar Rp7,4 miliar dan menyusutnya SiLPA menunjukkan tekanan fiskal nyata. Namun justru di sinilah kepemimpinan diuji.

Krisis anggaran seharusnya melahirkan inovasi: reformasi pajak daerah, optimalisasi aset, digitalisasi pendapatan, serta prioritas pembangunan yang lebih tajam. Tanpa itu, efisiensi hanya menjadi istilah halus bagi stagnasi kebijakan.

Birokrasi Hebat? Janji Pemekaran Masih Menggantung

Isu pemekaran wilayah seperti Inhut dan Insel masih berputar di level wacana. Birokrasi yang disebut “hebat” semestinya diukur dari kecepatan keputusan, bukan panjangnya proses administrasi.

Pelayanan publik tidak membutuhkan jargon; ia membutuhkan keberanian politik untuk mengeksekusi.

Tahun Kedua: Momentum Pembuktian

Kami di HMI Cabang Tembilahan memandang satu tahun pertama masih dapat disebut masa konsolidasi. Namun tahun kedua adalah masa ujian sesungguhnya.

Publik menunggu langkah nyata, Roadmap hilirisasi kelapa yang jelas dan terukur, Strategi konkret peningkatan PAD, Kepastian operasional proyek strategis, Pembangunan yang menyeimbangkan fisik dan kesejahteraan sosial.

“Inhil Hebat” tidak akan diukur dari slogan, melainkan dari keberpihakan nyata kepada rakyat.

Jika tidak ada perubahan arah, maka istilah hebat hanya akan menjadi arsip politik lima tahunan, terdengar keras saat kampanye, hilang saat realitas berbicara.

Tahun kedua akan menentukan: apakah kepemimpinan ini berani melompat maju, atau sekadar berjalan di tempat./***