E-Katalog, Defisit APBD, dan Harga yang Dibayar Rakyat

”yang perlu diperbaiki bukan sistemnya semata—tetapi mentalitas kekuasaan yang lebih nyaman ”klik dibawah meja” daripada membela rakyat”.

”Editorial ini menolak logika terbalik yang selama ini dipelihara: rakyat diminta memahami defisit, sementara pengelola anggaran menolak diawasi”

detikriau.id/ – Di tengah defisit APBD yang kian menganga, satu pertanyaan mendesak seharusnya menggema di ruang-ruang kekuasaan daerah: ke mana sebenarnya uang rakyat dibelanjakan?

Namun alih-alih dijawab dengan transparansi dan koreksi kebijakan, publik justru disuguhi mantra lama dalam kemasan baru: “Semua sudah lewat e-Katalog.”

Kalimat ini bukan penjelasan. Ia adalah tameng, pengunci kritik, dan alibi paling licin dalam sejarah pengadaan daerah.

Kita sedang menyaksikan paradoks paling telanjang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di satu sisi, pemerintah daerah mengeluh anggaran terbatas, kas menipis, dan ruang fiskal menyempit. Di sisi lain, belanja melalui e-Katalog berjalan tanpa debat publik, tanpa uji kewajaran harga, dan tanpa penjelasan manfaat nyata. Sistem digital dijadikan pembenaran, bukan pertanggungjawaban.

Defisit APBD tidak jatuh dari langit. Ia adalah akumulasi dari ribuan keputusan belanja yang tidak pernah diuji akal sehatnya. Ketika harga e-Katalog lebih mahal dari pasar dibiarkan. Ketika vendor yang sama terus dipilih tanpa penjelasan. Ketika belanja instan menjelang akhir tahun menjadi kebiasaan. Semua itu mungkin sah secara sistem, tetapi mematikan secara fiskal.

Dan siapa yang membayar harga dari semua itu? Bukan sistem. Bukan pejabat. Tapi rakyat.

Defisit APBD selalu berujung pada pola yang sama:

– Perbaikan jalan ditunda

– Fasilitas kesehatan kekurangan alat

– Sekolah rusak tak kunjung direhabilitasi

– Layanan dasar dipangkas dengan dalih penghematan

Ironisnya, di saat layanan publik tercekik, belanja e-Katalog justru jarang disentuh kritik, seolah ia wilayah steril yang tak boleh diganggu. Padahal di situlah salah satu sumber kebocoran fiskal paling sunyi.

e-Katalog yang seharusnya menekan harga dan meningkatkan efisiensi, di banyak daerah justru mempercepat pemborosan. Klik menggantikan perencanaan. Dashboard menggantikan pertimbangan. Sistem menggantikan tanggung jawab. Ini bukan digitalisasi, ini otomatisasi ketidakberanian mengambil keputusan yang jujur.

Ketika kepala daerah berdalih defisit sebagai alasan memangkas layanan publik, publik berhak balik bertanya: sudahkah setiap rupiah belanja e-Katalog benar-benar dipertanggungjawabkan secara rasional?

APIP tidak bisa lagi bersembunyi di balik audit administratif. Dalam situasi krisis fiskal, pengawasan yang hanya memastikan prosedur adalah pengawasan yang ikut mempercepat kehancuran layanan publik. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengatakan: belanja ini tidak masuk akal, harga ini tidak wajar, keputusan ini merugikan publik.

Editorial ini menolak logika terbalik yang selama ini dipelihara: rakyat diminta memahami defisit, sementara pengelola anggaran menolak diawasi. Jika e-Katalog benar-benar alat efisiensi, ia seharusnya paling siap diaudit secara terbuka—bukan paling kebal kritik.

Defisit APBD adalah alarm keras bahwa ada yang salah dalam cara daerah membelanjakan uangnya. Dan selama e-Katalog terus dijadikan alibi, bukan objek pengawasan, krisis layanan publik akan terus diwariskan dari tahun ke tahun.

Akhirnya, kita sampai pada pertanyaan yang tidak lagi bisa dihindari:

apakah defisit APBD ini takdir keuangan daerah, atau hasil dari keberanian yang absen dalam mengawasi belanja?

Jika jawabannya yang kedua, maka ”yang perlu diperbaiki bukan sistemnya semata—tetapi mentalitas kekuasaan yang lebih nyaman ”klik dibawah meja” daripada membela rakyat”./Faisal