Tekanan Jalanan Berbuah Kepastian, DPRD Pastikan UHC Inhil Dibiayai Penuh 12 Bulan

Tembilahan, detikriau.id/ – Tekanan massa mahasiswa akhirnya memecah kebuntuan anggaran. Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan di depan Gedung DPRD Indragiri Hilir (Inhil), kamis (22/1/2026), berbuah kepastian: Universal Health Coverage (UHC) dipastikan dibiayai penuh selama 12 bulan pada APBD 2026.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Amd Junaidi, di hadapan massa aksi yang memadati halaman DPRD di Jalan HR Subrantas, Tembilahan. Pernyataan tersebut disambut gegap gempita mahasiswa yang menyuarakan kegelisahan rakyat kecil atas molornya pembahasan APBD.

“UHC saya pastikan dianggarkan penuh untuk 12 bulan,” tegas Junaidi.

Sorak sorai langsung meledak. Bagi HMI, pernyataan itu bukan sekadar janji, melainkan hasil dari tekanan moral dan politik jalanan.

Junaidi menambahkan, DPRD sejatinya siap mengesahkan APBD 2026 secepatnya. Namun, pihaknya menginginkan kehadiran langsung Bupati Inhil, Herman, dalam rapat paripurna pengesahan.

“Kalau bisa besok APBD kita sahkan. Tapi kami ingin Bupati hadir langsung. Saat ini beliau masih dirawat di Pekanbaru. Mudah-mudahan besok bisa pulang dan paripurna dilakukan hari Sabtu,” ujarnya.

Empat Tuntutan Tanpa Tawar-Menawar

Aksi HMI Cabang Tembilahan datang dengan empat tuntutan tegas yang sejak awal disebut “tidak ada ruang kompromi”.

Tuntutan itu meliputi:

Menetapkan UHC sebagai prioritas mutlak APBD 2026 dengan pembiayaan penuh selama 12 bulan.

Segera mengesahkan APBD 2026 tanpa penundaan lebih lanjut.

Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menutup kebocoran anggaran.

Menuntut transparansi dan keadilan fiskal daerah.

Poster bertuliskan “Inhil Tidak Hebat!” yang digores di atas karton putih menjadi simbol kekecewaan sekaligus pemantik semangat massa yang datang dengan berjalan kaki menuju gedung wakil rakyat.

Teater Jalanan dan Jeritan Rakyat Kecil

Aksi berlangsung dengan nuansa teatrikal. Mahasiswa menampilkan fragmen penderitaan rakyat kecil.

Ketua HMI Cabang Tembilahan, M. Yusuf, menyampaikan orasi dengan suara bergetar.

“Ada bapak dan anak yang setiap hari mengais rezeki di bawah panas matahari. Kami berdiri di barisan kesusahan mereka. Di barisan masyarakat Inhil yang masih terpinggirkan, lusuh dalam kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, orator aksi Naufal menyebut taburan bunga yang disebar mahasiswa sebagai simbol keras.

“Ini adalah kiasan taburan kematian bagi pemerintah daerah jika tidak becus menjalankan amanat rakyat,” tegasnya.

Ia juga melontarkan kritik tajam atas lambannya pembahasan APBD 2026.

“Apa kerja pemerintah sampai APBD molor sejauh ini? Jaminan kesehatan itu kewajiban negara, amanat undang-undang. Tidak ada tawar-menawar. Kami capek! Apa kerja kalian? Bagi-bagi proyek? Kalau mau cari kaya, jangan berada di sini!” serunya lantang.

DPRD Ajak Mahasiswa Mengawal

Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Inhil menyatakan menerima dan merespons positif keempat poin tuntutan HMI. DPRD bahkan mengajak mahasiswa—khususnya HMI—untuk bersama-sama mengawal jalannya penganggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Aksi Ditutup Damai, Konvoi Kemenangan

Setelah kesepakatan dan pernyataan sikap disampaikan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai. Aksi ditutup dengan konvoi kendaraan roda dua mengelilingi Kota Tembilahan, diiringi kibaran bendera hijau hitam menyimbolkan:

“Kemenangan HMI, Kemenangan Masyarakat Inhil.”

Bagi HMI, hari itu bukan sekadar demonstrasi. Itu adalah penegasan bahwa hak atas kesehatan tak boleh dikorbankan oleh kelalaian anggaran, dan suara jalanan masih mampu memaksa keberpihakan kekuasaan./red