e-Katalog: Mesin Belanja Cepat, Mesin Pemborosan Senyap. Mari berhenti berpura-pura

Editorial: Faisal

detikriau.id/ – e-Katalog bukan lagi sekadar alat pengadaan. Di banyak daerah, ia telah berubah menjadi mesin belanja cepat yang menguras anggaran secara senyap, rapi di layar, kacau di lapangan.

Sistem ini digadang-gadang sebagai simbol reformasi. Transparan, efisien, bebas rente. Namun realitasnya justru menampar keras narasi itu. Korupsi tidak diberantas, ia hanya dimodernisasi. Dari map cokelat ke “klik di bawah meja”. Dari ruang gelap ke etalase resmi.

Di balik dalih efisiensi, kompetisi dipreteli. Spesifikasi disusun bukan untuk menjawab kebutuhan publik, melainkan untuk mengunci penyedia tertentu. Tender dihilangkan, persaingan dimatikan, dan proses pengadaan dipangkas bukan demi kepentingan rakyat, tetapi demi kenyamanan segelintir elite birokrasi dan rekanan langganan.

Lebih ironis lagi, praktik pemecahan paket dibiarkan tumbuh subur. Proyek bernilai besar diiris kecil-kecil agar lolos lewat e-purchasing. Legal? Mungkin. Etis? Jelas tidak. Ini bukan efisiensi, ini akrobat regulasi—cara licik menghindari pengawasan yang lebih ketat.

Soal harga, publik makin sering dipaksa menerima kebohongan yang dilegalkan. Harga di e-Katalog diperlakukan seolah mutlak dan tak bisa diganggu gugat, meski jelas melampaui harga pasar. Selisihnya? Menguap entah ke mana. Namun semua pihak tahu, uang negara jarang benar-benar hilang—ia hanya berpindah kantong.

Yang paling memprihatinkan adalah kualitas hasil. Barang tercatat dibeli, proyek dinyatakan selesai, laporan keuangan tampak sempurna. Tapi masyarakat menerima fasilitas rapuh, alat kesehatan bermutu rendah, infrastruktur cepat rusak. APBD habis, pelayanan publik tetap compang-camping.

Di sinilah pengawasan gagal total. Aparat pengawas terlalu sibuk memeriksa administrasi, sementara substansi dibiarkan lolos. Selama dokumen lengkap, kejanggalan dianggap tak ada. Padahal kerusakan nyata justru terlihat jelas oleh masyarakat, bukan oleh auditor di balik meja.
e-Katalog akhirnya menjelma tameng legalitas. Ia memberi rasa aman palsu bagi penyelenggara anggaran: semua tercatat, semua sah, semua sesuai sistem. Tapi publik lupa diingatkan bahwa sesuai sistem tidak selalu berarti sesuai kepentingan rakyat.

Redaksi menegaskan: jika praktik seperti ini terus dibiarkan, e-Katalog bukan solusi, melainkan bagian dari masalah. Ia akan terus menjadi pintu masuk pemborosan terstruktur, pengondisian proyek yang dilegalkan, dan pelemahan prinsip persaingan sehat.

Sudah saatnya ilusi ini dibongkar. Digitalisasi tanpa integritas hanyalah kosmetik. Teknologi tanpa pengawasan publik adalah undangan terbuka bagi penyalahgunaan anggaran.

Media, masyarakat sipil, dan publik luas tidak boleh tunduk pada narasi “sudah sesuai sistem”. Justru di sanalah kewajiban bertanya dimulai: sesuai sistem untuk siapa, dan menguntungkan siapa?

Jika e-Katalog ingin diselamatkan, maka satu hal mutlak dilakukan: pengawasan harus kejam, bukan ramah. Menguji motif, bukan sekadar memeriksa dokumen. Mengawal hasil, bukan hanya transaksi. Jika tidak, jangan salahkan publik bila semakin yakin— e-Katalog bukan alat reformasi, melainkan wajah baru pemborosan lama./*