“Inhil Tenggelam”. Ancaman Kerusakan Lingkungan Tak Jadi Prioritas Usulan Program ”Duit Pinjaman”
”Kerusakan lingkungan bukan hanya bencana alam, tetapi hancurnya perekonomian. Tanggul perkebunan masyarakat jebol, nelayan kehilangan kawasan tangkap, dan infrastruktur pesisir terancam runtuh”
”pemda harus terbuka menjelaskan alasan absennya program pemulihan pesisir dalam rencana pinjaman, khususnya ketika Inhil berada di garda terdepan ancaman krisis iklim. Pemerintah bicara tentang “pembangunan berkelanjutan”, tetapi malah mengabaikan pemulihan lingkungan”
Inhil, detikriau.id/ – Di tengah sorotan publik yang semakin menguat terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengajukan pinjaman jumbo Rp200 miliar, muncul satu ironi yang jauh lebih besar dari sekedar perdebatan politik anggaran yaitu, hilangnya komitmen pemerintah untuk menyelamatkan kawasan pesisir, wilayah yang justru menjadi garis depan menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, krisis ekologis yang makin tak terbendung dan paling membutuhkan intervensi segera.
Pertanyaan publik pun sederhana namun sangat fundamental. Untuk apa sebenarnya uang sebesar itu jika sektor paling kritis, pemulihan kawasan pesisir bahkan tidak disentuh sama sekali.
Inhil salah satu garis pesisir terpanjang dan paling rentan di Sumatera, kini berada pada fase kritis.
Dalam kondisi rusak parah, pemerintah daerah justru mengajukan pinjaman jumbo yang tidak mengalokasikan satu pun program pemulihan kawasan pesisir atau penguatan ekosistem pantai. Padahal kerusakan di garis pantai Inhil telah menghancurkan potensi ekonomi terbesar masyarakat Inhil dengan ancaman rusaknya ribuan hektar kebun kelapa masyarakat.
Di banyak titik, intrusi air laut sudah masuk jauh kedalam perkebunan warga, menggulung tanah produktif, menumbangkan batang kelapa, dan memaksa petani menanggung kerugian tanpa kepastian. Tanpa pemulihan mangrove dan stabilisasi garis pantai, hilirisasi hanya akan menjadi slogan kosong bahkan ancaman bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
Saat proyek-proyek bernilai ratusan miliar justru menyingkirkan kebutuhan mendasar ini, publik menilai ada ketidakselarasan visi pembangunan. Hilirisasi tidak mungkin berdiri di atas pesisir yang runtuh. Infrastruktur industri kelapa tak akan bernilai apa-apa jika sumber bahan bakunya terus hilang tergerus laut.
Masyarakat pesisir dan petani kelapa kini menunggu jawaban, Apakah pemerintah benar-benar serius membangun Inhil berbasis hilirisasi.?
Atau apakah hilirisasi hanya retorika, sementara akar persoalan rusaknya ekosistem pesisir dibiarkan terus melebar tanpa intervensi.?
Tanpa pemulihan kawasan pesisir, mimpi besar hilirisasi kelapa akan karam sebelum sempat berlayar.
Sebuah kelemahan visi yang sulit untuk dipahami
Berdasarkan dokumen risiko bencana yang tercantum di dalam RKPD 2025 Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil diklasifikasikan sebagai area dengan resiko tinggi terhadap banjir dan banjir bandang. Luas lahan yang berisiko banjir menurut dokumen mencapai 1.038.291 hektare.
“Mengapa program pemulihan pesisir tidak masuk prioritas dalam pinjaman 200 miliar.?
Apakah pemerintah daerah benar-benar memahami urgensi krisis ekologis yang sedang berlangsung?”
Telaah kami atas 14 usulan proyek yang diajukan dalam paket pinjaman memperlihatkan indikasi mengkhawatirkan:
Hanya fokus kepada proyek fisik yang “Mudah Terlihat”
Proyek yang diajukan mayoritas bersifat fisik polesan infrastruktur yang mudah dipromosikan secara politik. Di sisi lain, pemulihan pesisir yang dampaknya besar namun tidak instan, justru dikesampingkan.
Belum tampak adanya tekanan politik dari DPRD
Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan ekologis dan publik tampak tidak mendorong isu lingkungan sebagai prioritas. Padahal, ancaman ekologis ini bersifat lintas generasi.
Inkonsistensi dengan komitmen pemerintah daerah dalam penyelamatan lingkungan
Pemerintah daerah berkali-kali menyebut kerusakan pesisir sebagai ancaman serius bagi perekonomian dan keselamatan warga. Namun komitmen itu hilang begitu masuk ke ranah penganggaran. Retorika tidak menjelma menjadi kebijakan
Inhil sedang berjalan menuju jurang ekologis
Berulang kali kajian Akademisi dan Pegiat Lingkungan menyimpulkan, pemulihan kawasan pesisir bukan hanya isu lingkungan ini adalah isu keselamatan masyarakat pesisir.
Dalam kajian ilmiah yang dilakukan lembaga lingkungan, diperkirakan bahwa tanpa pemulihan, beberapa desa pesisir, Inhil berpotensi kehilangan pantai dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan.
Kerusakan itu bukan hanya bencana alam, tetapi hancurnya perekonomian. Tanggul perkebunan masyarakat jebol, nelayan kehilangan kawasan tangkap, dan infrastruktur pesisir terancam runtuh.
“Pinjam Uang Boleh, Tapi Jangan Menggadaikan Masa Depan Lingkungan”
Itulah seruan tegas kelompok lingkungan. Mereka menilai bahwa pemda harus terbuka menjelaskan alasan absennya program pemulihan pesisir dalam rencana pinjaman, khususnya ketika Inhil berada di garda terdepan ancaman krisis iklim. Pemerintah bicara tentang “pembangunan berkelanjutan”, tetapi malah mengabaikan pemulihan lingkungan.
Jika pemulihan lingkungan pesisir terus diabaikan, maka kabupaten ini sedang berjalan menuju krisis ekologis yang tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan ekonomi, sosial, dan generasi masa depan.
Pesisir bukan pilihan, pesisir adalah sebuah pondasi. Keputusan untuk tidak memasukkan program pemulihan pesisir sebagai prioritas dalam pinjaman 200 miliar adalah isyarat mengkhawatirkan bahwa pemerintah daerah belum mampu melihat pembangunan jangka panjang secara menyeluruh.
Pesisir Inhil bukan sekadar bentang alam ia adalah benteng dari bencana, penopang ekonomi, dan warisan ekologis yang tak tergantikan. Apabila pemerintah hari ini gagal menjadikannya prioritas, maka generasi mendatanglah yang akan membayar mahal dalam bentuk bencana ekologis yang tak dapat dihindari.
Mengabaikan pesisir sama dengan menggali kubur untuk masa depan ekonomi kabupaten Indragiri Hilir.
Pemerintah bercerita tentang investor, sementara petani bercerita bencana.
Salam akal waras!
Oleh: One Bundo/red
