{"id":85629,"date":"2026-02-04T08:07:49","date_gmt":"2026-02-04T01:07:49","guid":{"rendered":"https:\/\/detikriau.id\/?p=85629"},"modified":"2026-02-04T08:07:49","modified_gmt":"2026-02-04T01:07:49","slug":"lingkaran-setan-jual-beli-proyek-saatnya-rakyat-ambil-peran-lawan-nepotisme-di-lingkar-kekuasaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/detikriau.id\/index.php\/2026\/02\/04\/lingkaran-setan-jual-beli-proyek-saatnya-rakyat-ambil-peran-lawan-nepotisme-di-lingkar-kekuasaan\/","title":{"rendered":"Lingkaran Setan Jual-Beli Proyek: Saatnya Rakyat Ambil Peran Lawan Nepotisme di Lingkar Kekuasaan"},"content":{"rendered":"

Opini redaksi: Faisal Alwie<\/p>\n

“Saatnya rakyat berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pengawas bagi uang mereka sendiri”<\/strong><\/em><\/p>\n

detikriau.id\/ <\/strong>\u2013 Praktik dugaan jual-beli proyek dan tradisi “bagi-bagi jatah” kepada orang dekat kekuasaan masih menjadi duri dalam daging bagi pembangunan di Indonesia. Meski berbagai sistem digital telah diterapkan, celah manipulasi seringkali tertutup rapat oleh relasi kuasa. Kini, gerakan kesadaran kolektif dari masyarakat dianggap sebagai kunci utama untuk memutus rantai korupsi tersebut.<\/p>\n

Perlu diketahui bahwa dampak dari praktik ini bukan sekadar angka kerugian negara, melainkan kualitas hidup masyarakat yang dikorbankan. Jalan yang cepat rusak, gedung sekolah yang mangkrak, hingga jembatan dengan spesifikasi rendah, salah satunya adalah disebabkan produk nyata dari proyek yang dikelola oleh mereka yang memiliki “jalur orang dalam” ketimbang kompetensi.<\/p>\n

Masyarakat perlu memahami bahwa setiap rupiah yang “disunat” untuk setoran proyek berarti pengurangan kualitas fasilitas umum yang mereka gunakan sehari-hari.<\/p>\n

“Edukasi harus bergeser dari sekadar jargon ‘anti korupsi’ menjadi kesadaran akan hak layanan publik yang bermutu. Masyarakat adalah korban pertama dari proyek yang dikerjakan asal-asalan akibat praktik bagi-bagi jatah”.<\/p>\n

Dalam ekosistem proyek pemerintah di Indonesia, istilah “fee proyek” merujuk pada uang suap atau\u00a0kickback<\/em>\u00a0yang diberikan kontraktor kepada oknum pejabat demi mendapatkan paket pekerjaan.<\/p>\n

Hingga awal\u00a02026, praktik ini masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan dengan beberapa fakta krusial berikut:<\/p>\n

Berdasarkan temuan\u00a0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<\/a>, permintaan fee proyek antara\u00a05% hingga 15%\u00a0dari nilai pagu proyek masih dianggap sebagai “kelaziman” atau biaya tidak tertulis untuk memenangkan tender. Dalam beberapa kasus, total akumulasi biaya korupsi di sepanjang rantai sub-kontraktor bahkan bisa membengkak hingga\u00a025-30%\u00a0dari nilai kontrak asli.<\/p>\n

Kasus-Kasus Terbaru (2025-2026)<\/strong><\/p>\n

Praktik ini terus berulang dan menjerat berbagai level pejabat. Beberapa contoh:<\/p>\n