Pekanbaru, detikriau.id – Pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan tersebut mencakup areal konsesi seluas sekitar 338.536 hektare.
Pencabutan izin itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa keputusan pencabutan izin tersebut didasarkan pada hasil penertiban dan temuan di lapangan.
Dalam proses penertiban, ditemukan sejumlah aktivitas yang dinilai bermasalah di dalam areal konsesi PT RAPP.
Di antaranya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Selain itu, penertiban juga berkaitan dengan persoalan kebakaran lahan gambut berulang serta perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya PBPH tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan izin yang dicabut harus dihentikan. Areal konsesi selanjutnya berada dalam penguasaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencabutan izin juga tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban pemulihan lingkungan maupun pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Sementara itu, PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah. Perusahaan menyebut masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut terkait keputusan tersebut.
Perusahaan juga menyampaikan bahwa operasional PT RAPP bersama Grup APRIL selama ini melibatkan lebih dari 41.000 pekerja.
Keputusan pencabutan izin ini menjadi perhatian terhadap masa depan pengelolaan kawasan hutan di Riau, termasuk nasib tenaga kerja, masyarakat yang bergantung pada aktivitas perusahaan, serta langkah pemerintah dalam mengelola kembali areal konsesi yang izinnya telah dicabut.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan penertiban kawasan hutan tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga diikuti pemulihan lingkungan, penegakan hukum, dan kepastian pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Sumber: ANTARA

