DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Kekayaan Hasil Kejahatan

Screenshot_2026-11-19-17-30-30-28_96b26121e545231a3c569311a54cda96

Jakarta, detikriau.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam pemulihan aset yang berasal dari hasil kejahatan.

Melalui undang-undang tersebut, negara memiliki landasan hukum untuk melakukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.

Salah satu substansi penting dalam regulasi ini adalah penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset melalui proses hukum tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, meskipun proses pidana terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan belum menghasilkan putusan bersalah.

Namun, perampasan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Prosesnya tetap harus melalui mekanisme peradilan dan memenuhi persyaratan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Tidak Hanya Korupsi

Ruang lingkup perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Regulasi ini juga menyasar kekayaan yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana lain, seperti pencucian uang, narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta berbagai kejahatan ekonomi lainnya.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya mengambil kembali keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana.

Aset yang menjadi objek perampasan dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, maupun bentuk kekayaan lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Melindungi Hak Pemilik Aset yang Sah

Meski memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan, regulasi ini juga harus memperhatikan perlindungan hak masyarakat.

Kekayaan yang besar atau tidak sebanding dengan penghasilan seseorang tidak otomatis dapat dianggap sebagai hasil kejahatan. Harus ada dasar hukum, penelusuran asal-usul aset, serta proses pembuktian melalui mekanisme peradilan.

Perlindungan juga diperlukan bagi pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan itikad baik.

Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan aset hasil perampasan menjadi bagian penting agar aset yang telah dikuasai negara dapat diamankan, dipelihara, dan dimanfaatkan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berpotensi Memperkuat Pengawasan Kekayaan Pejabat

Pengesahan UU Perampasan Aset juga membuka ruang penguatan pengawasan terhadap kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk aset yang dialihkan atau disamarkan melalui pihak lain.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, penelusuran tidak hanya berhenti pada pelaku, tetapi juga dapat menyentuh aliran kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Aset yang dialihkan kepada keluarga, perusahaan, atau pihak ketiga tetap dapat menjadi objek penelusuran apabila terdapat dasar hukum yang menunjukkan keterkaitannya dengan tindak pidana.

Dengan adanya regulasi ini, pemberantasan kejahatan ekonomi diharapkan tidak hanya berakhir pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Meski demikian, efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada kejelasan aturan pelaksanaan, profesionalitas aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan aset, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara./red