“Ilustrasi pelayanan permohonan informasi publik melalui PPID. Masyarakat dapat meminta dokumen pemerintah sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Foto ilustrasi: AI,”
Tembilahan, detikriau.id— Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah merencanakan pembangunan, menggunakan anggaran, dan menjalankan pelayanan publik. Salah satu caranya adalah meminta dokumen atau informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Hak tersebut dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak ini tidak hanya dimiliki wartawan atau lembaga tertentu, tetapi juga masyarakat umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu, dokumen apa saja yang bisa diminta masyarakat?
1. Dokumen proyek pembangunan
Warga dapat mengajukan permohonan informasi mengenai proyek pembangunan jalan, jembatan, pasar, gedung sekolah, maupun fasilitas umum lainnya.
Sebagai contoh, masyarakat ingin mengetahui informasi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Dokumen atau informasi yang dapat dimohonkan antara lain:
Nama kegiatan dan lokasi pekerjaan.
Nilai pagu anggaran dan nilai kontrak.
Nama penyedia atau perusahaan pelaksana.
Salinan kontrak pekerjaan beserta lampiran yang terbuka untuk publik.
Jangka waktu pelaksanaan dan jadwal penyelesaian pekerjaan.
Informasi progres fisik dan realisasi pembayaran yang tersedia.
Dokumen berita acara serah terima pekerjaan, apabila sudah selesai dan dapat diakses publik.
Permohonan sebaiknya menyebutkan nama proyek, lokasi, dan tahun anggaran secara jelas agar instansi dapat mengidentifikasi dokumen yang dimaksud.
2. Dokumen pengadaan barang dan jasa
Masyarakat juga dapat meminta informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui PPID instansi terkait.
Misalnya, warga ingin mengetahui proses pengadaan pembangunan pasar atau proyek infrastruktur lainnya.
Informasi yang dapat dimohonkan, sesuai ketersediaan dan ketentuan keterbukaan, meliputi dokumen perencanaan pengadaan, informasi hasil pemilihan penyedia, nilai kontrak, serta dokumen pelaksanaan pekerjaan yang terbuka untuk publik.
Sebagian informasi pengadaan juga dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan sistem pengadaan elektronik.
Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua dokumen atau data dalam proses pengadaan otomatis terbuka. Akses tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengecualian informasi yang sah.
3. Dokumen APBD dan penggunaan anggaran
Warga dapat meminta informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti dokumen APBD yang telah ditetapkan, rincian program dan kegiatan, serta laporan realisasi anggaran yang tersedia dan terbuka untuk publik.
Sebagai contoh, masyarakat ingin mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum di kecamatan tertentu.
Permohonan dapat ditujukan kepada PPID pemerintah daerah atau perangkat daerah yang menguasai dokumen tersebut.
Informasi ini membantu masyarakat membandingkan rencana pembangunan dengan pelaksanaannya, sekaligus memahami penggunaan uang publik.
4. Informasi pelayanan publik dan bantuan pemerintah
Hak atas informasi juga dapat digunakan untuk mengetahui standar pelayanan administrasi, persyaratan pengurusan dokumen, prosedur pelayanan kesehatan, maupun informasi program bantuan pemerintah.
Contohnya, masyarakat ingin mengetahui persyaratan penerima bantuan tertentu atau standar waktu pelayanan administrasi pada sebuah instansi.
Untuk informasi yang mengandung data pribadi penerima bantuan atau informasi lain yang dilindungi, badan publik dapat membatasi atau menyamarkan bagian tersebut sesuai ketentuan hukum.
Bagaimana cara mengajukan permohonan?
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui PPID instansi yang menguasai dokumen. Permohonan dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis sesuai mekanisme layanan yang berlaku.
Secara umum, pemohon perlu menyampaikan identitas, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, serta cara memperoleh informasi yang diminta.
Badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima permohonan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja berikutnya dengan alasan tertulis sesuai UU KIP.
Jika permohonan ditolak atau tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan, apabila diperlukan, menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
Contoh surat permohonan informasi publik
Berikut contoh sederhana yang bisa digunakan masyarakat.
Perihal: Permohonan Informasi Publik
Kepada Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
[Nama instansi pemerintah]
Dengan hormat,
Saya mengajukan permohonan informasi publik berupa salinan dokumen kontrak pekerjaan pembangunan jalan [nama ruas/lokasi] Tahun Anggaran [tahun], termasuk nilai kontrak, nama penyedia, jangka waktu pelaksanaan, serta informasi progres pekerjaan yang tersedia dan terbuka untuk publik.
Informasi tersebut saya perlukan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.
Saya berharap permohonan ini dapat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Atas perhatian dan pelayanan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama pemohon]
[Alamat atau kontak sesuai persyaratan layanan]
Ke mana permohonan ditujukan di Inhil?
Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dapat memulai dengan mengakses portal PPID Pemerintah Kabupaten Inhil melalui:
https://ppid.inhilkab.go.id/
Pilih layanan permohonan informasi yang tersedia dan ikuti persyaratan yang ditetapkan. Jika dokumen dikuasai perangkat daerah tertentu, PPID dapat membantu mengarahkan permohonan sesuai mekanisme yang berlaku.
Tahukah Kamu? Meminta informasi publik merupakan hak yang dijamin undang-undang. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memperoleh informasi untuk memahami kebijakan, memantau pembangunan, dan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah secara bertanggung jawab.
Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi, dan Portal PPID Kabupaten Indragiri Hilir.
Rubrik Tahukah Kamu? — detikriau.id