Tembilahan, detikriau.id – Pernyataan Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, mengenai anjloknya harga kelapa rakyat yang disebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia perlu dilihat dalam perspektif data.
Persoalan harga kelapa di tingkat petani memang bukan sekadar keluhan. Sejumlah daerah sentra kelapa tercatat mengalami tekanan harga, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Di Inhil, harga kelapa petani dilaporkan merosot hingga kisaran Rp1.800 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harga yang sebelumnya sempat mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram. Penurunan itu bahkan telah mendapat perhatian DPRD Riau yang meminta pemerintah turun tangan mencari mekanisme harga yang lebih objektif.
Laporan TVRI juga mencatat harga kelapa bulat di Inhil sebelumnya berada di kisaran Rp2.700 per kilogram, kemudian turun menjadi sekitar Rp2.200 per kilogram. Petani lainnya menyebut harga di lapangan saat ini berkisar Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogram, sementara beberapa tahun sebelumnya sempat mencapai Rp7.000 per kilogram.
Bukan hanya Inhil tekanan harga ternyata juga terjadi di daerah lain.
Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, harga kelapa di tingkat pengepul pada Mei 2026 dilaporkan berada di kisaran Rp1.400 hingga Rp1.800 per butir. Padahal harga normal sebelumnya sekitar Rp4.000 per butir dan pernah mencapai Rp7.000.
Anggota DPRD Kotim Wahito Fajriannor menyebut salah satu pemicunya adalah berhentinya produksi sebuah pabrik kelapa di Samuda sehingga kompetisi antarpembeli berkurang dan posisi tawar petani semakin lemah.
Kondisi tersebut bahkan memunculkan kekhawatiran petani akan meninggalkan tanaman kelapa dan beralih ke kelapa sawit karena alasan ekonomi.
Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan harga kelapa memang memiliki pola yang lebih luas daripada hanya terjadi di Inhil.
Namun, apakah hampir seluruh Indonesia mengalami kondisi yang sama? Di sinilah pernyataan tersebut perlu diuji lebih hati-hati.
Sebab, pada waktu yang hampir bersamaan, kondisi di sejumlah daerah tidak sepenuhnya sama.
Kementerian Transmigrasi pada Juni 2026, misalnya, melaporkan harga kelapa di tingkat petani Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, meningkat menjadi sekitar Rp2.500-Rp3.000 per butir. Sebelumnya, harga di daerah tersebut bahkan hanya sekitar Rp500-Rp700 per butir. Kenaikan itu dikaitkan dengan tumbuhnya industri pengolahan kelapa yang menciptakan pasar dan nilai tambah di daerah.
Namun perkembangan di Halmahera Utara juga menunjukkan bahwa tekanan harga dapat kembali terjadi. Pada Juli 2026, terdapat laporan harga pembelian kelapa oleh salah satu perusahaan pengolahan di daerah tersebut turun dari Rp2.300 menjadi sekitar Rp2.200 per butir.
Artinya, persoalan harga kelapa di berbagai daerah memang menunjukkan gejolak, tetapi arah dan tingkat penurunannya tidak seragam.
Klaim “hampir seluruh Indonesia” belum cukup terbukti
Dari penelusuran terhadap sejumlah laporan daerah, terdapat bukti kuat bahwa harga kelapa rakyat sedang mengalami tekanan di beberapa sentra produksi, termasuk Inhil dan Kotawaringin Timur.
Namun, belum ditemukan satu basis data resmi nasional yang memotret harga kelapa tingkat petani di seluruh provinsi pada periode yang sama sehingga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa “hampir semua wilayah Indonesia” mengalami kejatuhan harga kelapa.
Dengan demikian, secara faktual, pernyataan bahwa harga kelapa sedang jatuh memiliki dasar.
Tetapi cakupan klaim bahwa fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh Indonesia masih membutuhkan data yang lebih komprehensif.
Bagi Inhil sendiri, persoalannya jauh lebih konkret. Ketika harga di tingkat petani berada pada kisaran Rp1.800 per kilogram, sementara sebelumnya pernah mencapai sekitar Rp7.000, penurunan tersebut bukan sekadar persoalan statistik. Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kelapa, perubahan harga tersebut langsung berpengaruh terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, perdebatan tidak semestinya berhenti pada apakah harga kelapa turun di satu daerah atau tidak.
Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa petani kelapa di sejumlah daerah begitu rentan terhadap perubahan harga dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan tata niaga komoditas tersebut memberikan posisi tawar yang lebih adil bagi petani.
Bagi Inhil yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra kelapa, persoalan tersebut juga menjadi ujian bagi kebijakan hilirisasi. Ketergantungan terhadap penjualan kelapa dalam bentuk bahan mentah membuat petani sangat bergantung pada kondisi pasar dan pembeli.
Karena itu, selain intervensi terhadap persoalan harga, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu membuka ruang lebih besar bagi industri pengolahan di daerah sehingga nilai tambah komoditas kelapa tidak seluruhnya dinikmati di luar daerah.
Klaim bahwa harga kelapa sedang terpuruk memang memiliki dasar. Tetapi untuk menyebutnya sebagai fenomena yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, pemerintah perlu menunjukkan datanya./red