Tembilahan, detikriau.id – Persoalan keterpurukan harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali mendapat sorotan. Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat (AMBAR) berencana menggelar aksi demonstrasi dengan salah satu tuntutan utama menagih realisasi program pemerintah daerah yang selama ini menjanjikan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. Massa diperkirakan mencapai 1.000 orang, dengan titik kumpul di Gedung Tinggi Jalan Swarna Bumi dan titik aksi di Kantor Bupati Indragiri Hilir.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang ditujukan kepada Kapolres Inhil melalui Cq Kasat Intelkam, AMBAR menyampaikan tiga tuntutan. Salah satunya secara khusus mempertanyakan sejauh mana program pemerintah yang diklaim mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat telah direalisasikan.
“Menagih realisasi program aksi ekonomi hebat yang menjanjikan peningkatan ekonomi secara merata dan berkelanjutan melalui sektor pertanian,” demikian salah satu poin tuntutan dalam surat tersebut.
Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program tersebut ketika komoditas kelapa yang menjadi salah satu komoditas unggulan Inhil justru masih menghadapi persoalan serius.
“Jika kelapa sebagai komoditas unggulan Indragiri Hilir masih terpuruk, sejauh mana program tersebut telah dijalankan?” bunyi tuntutan tersebut.
Pertanyaan itu menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat Inhil menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan kelapa. Ketika harga kelapa berada dalam kondisi tertekan, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpotensi memukul aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Selain menagih realisasi program, AMBAR mendesak pemerintah daerah untuk terus mengawal dan memastikan lahirnya kebijakan penetapan harga acuan pembelian komoditas kelapa oleh kementerian terkait. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian harga, melindungi petani, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Mahasiswa juga meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sektor kelapa, mulai dari tata niaga, hilirisasi hingga perlindungan harga, sehingga petani tidak terus menjadi pihak yang menanggung risiko pasar.
Sebab, bagi daerah yang menggantungkan perekonomian masyarakatnya pada sektor pertanian dan perkebunan, keberhasilan program ekonomi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan. Ukuran utamanya adalah apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan petani, memberikan kepastian harga dan membuat komoditas unggulan daerah memiliki nilai tambah.
Aksi mahasiswa dan masyarakat tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai capaian, realisasi dan dampak program ekonomi yang telah dijalankan, khususnya terhadap petani kelapa di Inhil.
KORLAP aksi, Rahmat, dalam surat pemberitahuan tersebut menyampaikan bahwa aksi merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait persoalan ekonomi dan komoditas kelapa di Kabupaten Inhil./red