Oleh: Faisal Alwie
Kekuasaan sejatinya adalah amanah. Ia diberikan rakyat bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan publik. Namun, di berbagai tempat, amanah itu justru berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Ketika jabatan menjadi alat mencari keuntungan pribadi, maka setiap keputusan kehilangan ruh pengabdiannya. Proyek pemerintah tidak lagi dipandang sebagai instrumen pembangunan, melainkan ladang berburu fee. Jabatan tidak lagi diberikan kepada mereka yang berintegritas dan kompeten, tetapi kepada mereka yang mampu membayar harga tertentu.
Di titik itulah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dimulai.
Setiap rupiah yang dipotong dari proyek melalui praktik perburuan fee sesungguhnya mengurangi kualitas pembangunan. Jalan menjadi lebih cepat rusak, gedung dibangun asal jadi, drainase tidak berfungsi, dan fasilitas publik tidak bertahan lama. Masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya.
Begitu pula dengan praktik jual beli jabatan. Aparatur yang memperoleh posisi karena transaksi tentu akan berusaha mengembalikan modalnya. Akibatnya, pelayanan publik berubah menjadi kesempatan mencari pemasukan. Birokrasi kehilangan profesionalisme karena loyalitas tidak lagi kepada aturan dan masyarakat, melainkan kepada pihak yang membuka jalan menuju jabatan.
Korupsi tidak selalu dimulai dari uang yang masuk ke kantong. Ia sering kali berawal dari perubahan cara pandang terhadap amanah. Saat kekuasaan dianggap investasi, maka setiap kebijakan akan dihitung berdasarkan keuntungan yang bisa dipetik, bukan manfaat yang diterima rakyat.
Pemimpin yang menjadikan amanah sebagai dagangan mungkin mampu mengumpulkan kekayaan, tetapi pada saat yang sama sedang menggerogoti fondasi pemerintahan yang bersih. Kepercayaan publik runtuh, investor kehilangan keyakinan, dan aparatur yang jujur merasa tidak memiliki ruang untuk berkembang.
Rakyat sesungguhnya tidak menuntut pemimpin yang sempurna. Mereka hanya menginginkan pemimpin yang menjaga amanah. Sebab kekuasaan bersifat sementara, sedangkan pertanggungjawaban atas setiap keputusan akan selalu melekat, baik di hadapan hukum, sejarah, maupun nurani.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah tidak semata-mata banyaknya proyek yang dibangun, melainkan seberapa bersih proses pembangunan itu dijalankan. Sebab pembangunan yang lahir dari penyimpangan mungkin menghasilkan bangunan fisik, tetapi tidak akan pernah melahirkan keadilan dan kesejahteraan yang sesungguhnya.
Amanah tidak boleh menjadi barang dagangan. Ketika kekuasaan diperdagangkan, yang sesungguhnya dijual bukan hanya proyek atau jabatan, melainkan masa depan rakyat itu sendiri./***