Teluk Pinang, detikriau.id – Anjloknya harga kelapa kembali menjadi sorotan dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi PKB, Siti Aisyah, S.Kom, di Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka. Di hadapan masyarakat, ia menegaskan bahwa persoalan kelapa bukan sekadar masalah harga, tetapi telah menyentuh sendi kehidupan ekonomi ribuan keluarga petani di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam sambutannya, Siti Aisyah mengaku memahami kondisi masyarakat yang kini harus menghadapi penurunan pendapatan akibat merosotnya harga kelapa.
“Mungkin semangat kita hari ini sedikit berkurang karena harga kelapa sedang jatuh. Dampaknya dirasakan semua keluarga, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan anak,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Riau yang membidangi perkebunan, pertanian, perikanan, UMKM, perindustrian, dan lingkungan hidup, Siti Aisyah menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong sejumlah langkah konkret untuk memperjuangkan nasib petani kelapa.
“Kami mengusulkan adanya harga minimal Rp5.000 per butir sehingga petani memiliki perlindungan dan kepastian dalam menjual hasil panennya,” katanya.
Selain persoalan harga, ia juga menyoroti kerusakan kebun kelapa yang semakin meluas akibat genangan air asin dan air payau. Berdasarkan kondisi yang dihimpun, sekitar 70 persen kebun kelapa di sejumlah wilayah mengalami kerusakan sehingga produktivitas petani terus menurun.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah melakukan normalisasi sungai, memperbaiki saluran air, serta membangun dan memperbaiki pintu-pintu air guna melindungi kawasan perkebunan rakyat.
Di sisi lain, Siti Aisyah juga mengusulkan penyediaan bibit kelapa unggul yang lebih tahan terhadap genangan maupun intrusi air laut agar sektor perkebunan kelapa tetap memiliki masa depan.
Ia mengaku prihatin karena semakin banyak petani memilih menebang pohon kelapa dan menggantinya dengan tanaman sawit akibat rendahnya nilai ekonomi kelapa.
“Ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai Indragiri Hilir kehilangan identitasnya sebagai daerah penghasil kelapa hanya karena petani tidak lagi mampu bertahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Aisyah juga mengajak masyarakat memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan seluruh persoalan yang dihadapi, sehingga dapat diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, ia menyebut pelaksanaan reses sempat tertunda. Namun menurutnya, kehadiran langsung di tengah masyarakat tetap menjadi komitmen untuk menyerap aspirasi warga.
Menutup sambutannya, Siti Aisyah mengajak masyarakat tetap bersabar dan berharap adanya langkah nyata dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki tata niaga kelapa serta mengembalikan kesejahteraan petani.
Selain membahas persoalan ekonomi, Siti Aisyah turut mengapresiasi masyarakat Kelurahan Teluk Pinang yang dinilainya masih konsisten menjaga adat dan budaya Melayu. Menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi agar jati diri daerah tetap terjaga di tengah arus modernisasi./guntur alam