Sekda Riau Syahrial Abdi: ”pihak kementerian telah turun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan tersebut dan hasilnya dijadwalkan keluar pada 18 Mei mendatang”
Pekanbaru, detikriau.id – Pemprov Riau tancap gas memperjuangkan percepatan pembangunan pendidikan ke pemerintah pusat. Sejumlah program strategis mulai dari revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah baru, digitalisasi pembelajaran hingga perlindungan guru menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Riau dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kemendikdasmen RI, Rabu (13/5/2026), dipimpin langsung Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto. Delegasi Riau dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Riau mendorong agar pemerintah pusat menambah porsi revitalisasi sekolah di Provinsi Riau pada tahun 2026. Pasalnya, pada tahun 2025 lalu, sebanyak 439 sekolah di Riau berhasil mendapatkan program revitalisasi, mulai dari jenjang PAUD hingga SLB.
“Untuk SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan satu Unit Sekolah Baru SMA di Kemuning, Indragiri Hilir serta satu USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu,” ujar Syahrial Abdi.
Dengan target nasional revitalisasi sekitar 71 ribu sekolah pada tahun 2026, Pemprov Riau berharap jumlah sekolah yang memperoleh bantuan meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 900 sekolah.
Saat ini, tercatat sebanyak 76 SMA dan 33 SMK di Riau telah masuk dalam sistem usulan revitalisasi tahun 2026. Selain itu, terdapat pula usulan pembangunan enam Unit Sekolah Baru SMA di berbagai daerah.
Tak hanya fokus pada perbaikan sarana pendidikan, Pemprov Riau juga mendorong pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di sejumlah kabupaten/kota. Beberapa daerah yang telah mengajukan usulan pembangunan SNT di antaranya Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak dan Kepulauan Meranti.
Menurut Syahrial, pihak kementerian bahkan telah turun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan tersebut dan hasilnya dijadwalkan keluar pada 18 Mei mendatang.
Persoalan status lahan sekolah juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Sebanyak 17 SMA dan SMK di Riau diketahui masih berdiri di atas lahan negara eks Caltex/Chevron yang kini berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan.
Karena status lahan masih pinjam pakai dan belum bersertifikat, sekolah-sekolah tersebut selama ini belum bisa menerima bantuan revitalisasi. Untuk mengatasi hal itu, Kemendikdasmen dan Pemprov Riau sepakat mendorong adanya surat pernyataan dari pihak PHR sebagai dasar penyaluran bantuan revitalisasi.
Di sektor digitalisasi pendidikan, pemerintah pusat juga memastikan bantuan perangkat Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP) akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026. Jika sebelumnya setiap sekolah telah menerima satu unit perangkat, maka tahun depan masing-masing sekolah direncanakan memperoleh tambahan tiga unit lagi guna mendukung pembelajaran digital yang lebih interaktif.
Selain infrastruktur dan digitalisasi, nasib guru non-ASN turut menjadi pembahasan penting. Kemendikdasmen menegaskan bahwa guru non-ASN tetap dapat mengajar dan menerima honor melalui pemanfaatan maksimal 20 persen dana BOS Pusat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Pemerintah pusat juga menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum bagi sekolah dan tenaga pendidik dalam menjalankan program pendidikan. Penyelesaian persoalan terkait dana BOS maupun revitalisasi sekolah diutamakan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah sebelum masuk ke ranah aparat penegak hukum.
“Sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dikriminalisasi dalam pelaksanaan program pendidikan,” menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam pertemuan tersebut./mcr/red