Pekanbaru, detikriau.id – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan turun langsung ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (16/4/2026), sebagai langkah nyata pembenahan institusi pasca gejolak yang sempat terjadi di wilayah tersebut.
Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa Polri tidak tinggal diam, melainkan bergerak cepat melakukan evaluasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat terganggu.
Didampingi Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Agustatius Sitepu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta jajaran pejabat utama Polda Riau, Kapolda disambut Bupati Rokan Hilir Bistamam bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat Panipahan.
Dalam agenda utama, Kapolda menggelar dialog terbuka bersama masyarakat. Forum ini dimanfaatkan untuk mendengar langsung keluhan warga sekaligus menyampaikan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.
“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ini menjadi evaluasi serius bagi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, peristiwa yang terjadi menjadi titik balik bagi Polri untuk berbenah secara menyeluruh, baik dari sisi internal maupun pendekatan kepada masyarakat.
“Ini wake-up call bagi kami. Kami harus berubah, harus lebih hadir, dan lebih responsif terhadap masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Polda Riau telah melakukan evaluasi terhadap personel di wilayah Panipahan, termasuk pergantian anggota dan penempatan personel baru yang telah melalui proses pemeriksaan ketat.
“Kami pastikan personel yang bertugas bersih dan profesional. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran,” tegas Kapolda.
Transparansi pembenahan juga ditunjukkan melalui pengecekan langsung terhadap personel, termasuk pelaksanaan tes urine sebagai bentuk akuntabilitas di hadapan publik.
Selain pembenahan internal, Kapolda menekankan pentingnya memperbaiki komunikasi antara aparat dan masyarakat yang selama ini dinilai belum optimal.
“Kami membuka ruang dialog seluas-luasnya. Tidak boleh ada jarak antara polisi dan masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga melalui solusi sosial dan ekonomi. Salah satunya dengan memberikan bantuan mesin ketinting kepada nelayan sebagai alternatif penguatan ekonomi masyarakat.
“Kalau ekonomi masyarakat kuat, maka potensi keterlibatan dalam narkoba bisa ditekan,” jelasnya.
Dalam rangkaian kegiatan, Kapolda bersama Duta Antinarkoba juga turun ke Pasar Induk Panipahan untuk menyapa warga dan menyampaikan edukasi bahaya narkoba. Edukasi juga menyasar kalangan pelajar melalui kunjungan ke Yayasan Perguruan Kartini Panipahan dalam program Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba).
Kegiatan ditutup dengan pengukuhan Duta Antinarkoba tingkat kecamatan serta penyerahan bantuan kepada masyarakat di kawasan Pekong Imigrasi Panipahan.
Kapolda kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
“Jangan ada lagi tindakan anarkis. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk berbenah dan membangun kembali kepercayaan publik, sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam memerangi narkoba.
Pembenahan internal, keterbukaan, dan pendekatan humanis menjadi kunci untuk menciptakan Panipahan yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba./mcr/editor:red