Pekanbaru, detikriau.id — Serangan siber terhadap layanan pemerintah kembali terjadi. Laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Riau dilaporkan sempat diretas oleh pihak tak bertanggung jawab, memicu kemunculan situs palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Riau kini mengingatkan warga agar lebih waspada terhadap ancaman penipuan digital yang memanfaatkan nama lembaga resmi.
Kepala Biro Hukum Riau, Yan Darmadi, mengungkapkan bahwa insiden peretasan sempat mengganggu akses laman resmi JDIH. Namun, kondisi tersebut telah berhasil ditangani.
“Memang terjadi peretasan oleh oknum yang tidak dikenal. Tapi saat ini sudah ditangani oleh Diskominfotik Riau,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Pasalnya, pasca peretasan, muncul situs lain yang mengatasnamakan JDIH Riau dengan tampilan menyerupai laman resmi.
Salah satu yang teridentifikasi adalah situs dengan domain tidak resmi yang mencoba meniru identitas pemerintah.
“Website tersebut bukan milik Pemerintah Provinsi Riau. Kami tegaskan, hanya ada satu laman resmi, yaitu jdih.riau.go.id,” tegas Yan.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional, setiap pemerintah daerah hanya memiliki satu portal resmi yang terintegrasi sebagai rujukan produk hukum.
Munculnya situs tiruan ini dinilai berbahaya, karena berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi keliru, bahkan membuka celah penyalahgunaan data pengguna.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) tengah melakukan langkah cepat untuk menutup (take down) situs palsu tersebut.
Di sisi lain, masyarakat diminta untuk lebih teliti sebelum mengakses layanan digital pemerintah, terutama dengan memastikan alamat domain yang digunakan adalah resmi.
“Jangan mudah percaya dengan situs yang menyerupai. Pastikan domainnya benar sebelum mengakses,” imbau Yan.
Pemprov Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan sistem digital sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kejahatan siber yang semakin kompleks./mcr/editor: red