Inhil, detikriau.id – Tahun anggaran 2026 menjadi pukulan berat bagi desa-desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Dana Desa (DD) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan, kini menyusut drastis hingga Rp121 miliar.
Dampaknya mulai terasa di lapangan. Sejumlah kepala desa mengaku tak lagi mampu membiayai pembangunan fisik, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti jalan lingkungan dan drainase.
“Kalau untuk bangun fisik, praktis sudah tidak ada lagi. Dana yang ada habis untuk program wajib,” ungkap salah seorang kepala desa.
Penurunan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian alokasi Dana Desa secara nasional pada 2026, serta pengalihan sebagian anggaran untuk program prioritas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Inhil, Yuliargo, membenarkan adanya penurunan signifikan tersebut.
“Transfer Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp182 miliar, sementara tahun 2026 menjadi Rp61 miliar. Artinya terjadi penurunan Rp121 miliar,” jelasnya, dikonfirmasi, senin (30/3/2026).
Tak hanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) juga ikut tergerus.
“ADD tahun 2025 sebesar Rp125 miliar, dan tahun 2026 menjadi Rp101 miliar. Turun Rp24 miliar,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, pemerintah desa dipaksa melakukan penyesuaian besar dalam perencanaan. Yuliargo meminta agar desa segera menggelar musyawarah, bahkan jika perlu menyusun RKP Desa luar biasa.
“Kepala desa harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengurangan dana ini signifikan, sehingga banyak rencana kegiatan pembangunan tidak bisa direalisasikan,” tegasnya.
Saat ini, sebagian besar anggaran desa terserap untuk program wajib seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Akibatnya, ruang fiskal desa untuk pembangunan fisik nyaris tidak tersisa.
“Sekarang ini kita lebih banyak menjalankan program pusat. Untuk kebutuhan desa sendiri jadi terbatas,” ujar kepala desa lainnya.
Kondisi ini diperparah dengan menurunnya kemampuan keuangan daerah, sehingga dukungan melalui ADD juga ikut terbatas.
Desa kini menghadapi tekanan berlapis, Dana Desa turun drastis, ADD ikut menyusut dan Program wajib justru bertambah.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya stagnasi pembangunan di desa, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada Dana Desa seperti Inhil.
Padahal, sejak awal digulirkan, Dana Desa menjadi motor utama pembangunan berbasis masyarakat di pedesaan.
“Dulu Dana Desa ini yang menggerakkan pembangunan. Sekarang desa lebih banyak menjalankan program dari atas,” kata seorang perangkat desa.
Cari Sumber Baru, Desa Diminta Kreatif
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mendorong desa untuk mulai menggali sumber pendapatan lain.
“Desa harus mengoptimalkan potensi, seperti PBB dan sumber pendapatan lainnya. Kalau meningkat, tentu kemampuan desa juga ikut naik,” ujar Yuliargo.
Pihak PMD juga memastikan akan melakukan monitoring awal terhadap desa-desa yang sudah mencairkan dana, guna memastikan penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.
”Namun perlu diingatkan bahwa apapun kondisinya, Pemdes harus tetap mendukung penuh program strategis nasional dan daerah,” Tutup Yuliargo
Dengan penyusutan anggaran hingga Rp121 miliar, tahun 2026 menjadi ujian berat bagi desa-desa di Indragiri Hilir antara bertahan dengan keterbatasan, atau menghadapi risiko lumpuhnya pembangunan di tingkat paling bawah./red