Pasar Murah Berjalan, APBD Belum Digunakan : Transparansi Anggaran Dipertanyakan

Tembilahan, detikriau.id – Program pasar murah di sejumlah titik di Kabupaten Indragiri Hilir terus berjalan. Pemerintah daerah melalui Diskop UMKM Disdagri  Kabupaten Indragiri Hilir menyebut kegiatan ini sebagai langkah antisipatif menghadapi kenaikan harga dan inflasi musiman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskop Umkm Dagri Indragiri Hilir, TM. Syaifullah, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (28/02/2026) menegaskan bahwa program ini memang telah tercantum dalam APBD 2026 dengan rencana pelaksanaan di 42 titik.

“Semua sudah tercantum dalam Anggaran APBD. Untuk mengantisipasi kenaikan harga dan inflasi, kami punya program 42 titik di tahun 2026 ini,” ujarnya.

Namun, di tengah pelaksanaan kegiatan, muncul satu fakta administratif yang memancing perhatian publik, APBD disebut belum bisa digunakan saat program sudah mulai berjalan.

“Ditanggung Dulu”, Menunggu APBD Cair

Syaifullah menjelaskan bahwa sementara ini anggaran kegiatan “ditanggung dulu” karena kebutuhan mendesak menghadapi Ramadhan.

“Anggaran sementara ini kami tanggung dulu, karena kebutuhan menghadapi Ramadhan,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah APBD bisa digunakan, biaya tersebut akan diganti. Skema ini dianalogikan seperti paket proyek yang dikerjakan lebih dahulu, lalu dibayarkan setelah pencairan anggaran.

“Boleh saja nanti setelah selesai akan diganti apabila APBD sudah keluar. Sama halnya paket proyek, banyak yang kerja dulu, baru setelah selesai dicairkan. Yang penting tidak ada yang dirugikan,” katanya.

Pernyataan tersebut membuka ruang pertanyaan tentang mekanisme teknis pembiayaan sementara.

Secara substansi, kebutuhan stabilisasi harga menjelang Ramadhan memang mendesak. Namun dalam tata kelola keuangan publik, setiap pengeluaran pada prinsipnya harus memiliki dasar administratif yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi perlindungan bagi pejabat sekaligus jaminan bagi publik.

Siapa yang Diuntungkan.

Menjawab pertanyaan tentang siapa yang menikmati program ini, TM. Syaifullah menegaskan bahwa masyarakatlah yang merasakan manfaatnya.

“Yang menikmati program ini tentunya masyarakat. Kalau harga sama saja dengan harga pasar tidak mungkin masyarakat berbondong-bondong membelinya. Bahkan rela mengantri berjam-jam,” ujarnya.

Argumen tersebut menunjukkan respons positif warga terhadap pasar murah. Namun secara ekonomi publik, transparansi tetap menjadi kunci.

Jika harga berbeda signifikan dengan pasar, pastinya akan memperkuat legitimasi program.

Transparansi HPP dan harga jual bukan sekadar membuka angka, tetapi memastikan bahwa subsidi benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak terserap dalam rantai distribusi.

Di tengah situasi ekonomi yang sensitif, keterbukaan justru akan memperkuat legitimasi program.

Antara Respons Cepat dan Akuntabilitas

Program pasar murah adalah bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah cepat patut diapresiasi, terlebih dalam momentum Ramadhan ketika harga cenderung naik.

Namun kecepatan kebijakan idealnya berjalan beriringan dengan transparansi dan kepastian hukum. Skema “ditanggung dulu” perlu diperjelas secara administratif agar tidak menimbulkan tafsir beragam di kemudian hari.

Publik pada dasarnya tidak menolak program pasar murah. Publik hanya meminta kepastian mekanisme dan keterbukaan angka.

Karena dalam pengelolaan keuangan daerah, yang paling penting bukan hanya memastikan “tidak ada yang dirugikan”, tetapi memastikan setiap rupiah bisa ditelusuri, diuji dan dipertanggung jawabkan secara terbuka.

Tekanan Publik sebagai Kontrol Sehat

Program pasar murah bisa menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun legitimasi kebijakan tidak lahir dari keramaian, melainkan dari keterbukaan.

Jika benar 42 titik telah dianggarkan dalam APBD 2026, maka membuka rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), total pagu, skema pembiayaan sementara serta struktur HPP dan harga jual akan menjadi langkah elegan untuk mengakhiri spekulasi.

Tekanan publik dalam isu ini bukanlah bentuk serangan. Ia adalah mekanisme kontrol sosial yang sehat.

Karena dalam tata kelola pemerintahan modern, yang paling penting bukan hanya “tidak ada yang dirugikan”, tetapi memastikan seluruh proses bisa diuji secara terbuka.

Indragiri Hilir tidak hanya butuh harga stabil. Ia juga butuh kejelasan tata kelola./wan bundo