Desa Tanpa Status Tertinggal, Riau Klaim Lompatan Pembangunan dari Pinggiran

0
indeks-desa-riau-peringkat-10-nasio (1)

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto

Pekanbaru, detikriau.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan arah pembangunan Provinsi Riau kini bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru, bukan lagi sekadar objek pembangunan.

Dalam ekspos Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Bakti 2025–2030 di Balai Pauh Janggi, Jumat (20/2/2026), ia memaparkan bahwa kebijakan “Riau Membangun Desa, Memajukan Kota” telah menunjukkan hasil konkret.

Indikator paling mencolok adalah capaian Indeks Desa Provinsi Riau Tahun 2025 yang menempatkan Riau di peringkat 10 nasional dengan skor 76,279 dan berstatus maju.

“Alhamdulillah, Indeks Desa Riau berada di peringkat 10 nasional dengan status maju. Ini menunjukkan pembangunan desa di Riau berada pada jalur yang tepat,” ujar SF Hariyanto.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pada 2025 tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal di Riau. Dari total 1.591 desa, komposisinya kini didominasi desa berstatus mandiri dan maju.

Rinciannya:

Desa Mandiri: 759 desa

Desa Maju: 471 desa

Desa Berkembang: 361 desa

Desa Tertinggal: 0

Desa Sangat Tertinggal: 0

Capaian tersebut dinilai sebagai lompatan signifikan dalam pemerataan pembangunan berbasis desa.

Rp40,29 Miliar Dikucurkan untuk Desa

Untuk memperkuat fondasi itu, Pemprov Riau pada 2025 mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi untuk 1.579 desa dengan total anggaran Rp40,29 miliar.

Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa.

“Kami ingin memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Bantuan keuangan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah agar desa semakin mandiri dan produktif,” jelasnya.

BUMDesa Jadi Lokomotif Ekonomi

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pasca intervensi Bantuan Keuangan Khusus (BKK), jumlah BUMDesa tercatat 1.260 unit.

Dengan klasifikasi:

Dasar/Perintis: 359 unit

Tumbuh/Pemula: 110 unit

Berkembang: 403 unit

Maju: 388 unit

Menurut SF Hariyanto, peningkatan status BUMDesa menjadi indikator penting kemandirian ekonomi desa.

“BUMDesa harus menjadi lokomotif ekonomi desa. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan, kita ingin desa mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, Pemprov Riau menempatkan desa bukan lagi sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan./mcr/editor: red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!