BGN Tekankan Disiplin SOP dan Transparansi MBG, 633 SPPG Riau Diminta Terbuka ke Publik

”BGN mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat harus dapat mengetahui menu harian, bahan baku yang digunakan, harga bahan, hingga kandungan gizi makanan yang disajikan”

Pekanbaru, detikriau.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Soni Sonjaya, saat rapat konsolidasi bersama Kepala SPPG dan mitra yayasan se-Riau di Ballroom salah satu Hotel di Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Soni, setiap tahapan dalam program MBG telah memiliki SOP yang jelas, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai yang diharapkan. Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas, sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujarnya.

Ia mengingatkan, berbagai persoalan yang muncul di lapangan umumnya terjadi karena kelalaian terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Anggaran Per Porsi dan Kewajiban Transparansi

BGN kembali menegaskan ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak.

Transparansi penggunaan anggaran menjadi perhatian utama. BGN bahkan mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial sebagai sarana informasi publik.

Melalui platform tersebut, masyarakat harus dapat mengetahui menu harian, bahan baku yang digunakan, harga bahan, hingga kandungan gizi makanan yang disajikan.

“Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan apa yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas agar program berbasis anggaran publik tersebut dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Target 800 SPPG, 633 Sudah Berdiri

Soni turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan.

Target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri, sementara sisanya masih dalam proses.

BGN juga menyampaikan bahwa portal pendaftaran SPPG baru secara nasional telah ditutup. Jika terdapat kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan sebanyak 633 SPPG telah beroperasi dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Program ini menjangkau 1,42 juta penerima manfaat dan didukung 25.035 relawan aktif.

Dengan skala penerima manfaat yang besar, disiplin SOP dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar Program MBG tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bebas dari potensi penyimpangan./mcr/editor:red