- Kampus Diminta Jadi Motor Keterlibatan Masyarakat
Pekanbaru, detikriau.id/ – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau menjadi narasumber pada Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Fisip UR), di Gedung Pascasarjana Fisip UR, Selasa (27/1/2025). Dalam forum tersebut, Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan hingga pengawasan standar pelayanan publik.
Ia mengapresiasi inisiatif Fisip UR yang dinilai telah membuka ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik yang inklusif.
Menurut Syahrial, forum konsultasi publik bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis untuk memastikan masyarakat terlibat aktif dalam menentukan arah pelayanan yang mereka terima.
“Forum konsultasi publik ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun pelayanan publik yang transparan, responsif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan,” tegas Syahrial Abdi.
Ia menekankan bahwa standar pelayanan publik harus disusun secara partisipatif, berbasis data, serta mampu menangkap aspirasi dan persoalan riil di tengah masyarakat. Karena itu, ruang partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya, tidak hanya pada tahap perumusan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
Dalam konteks tersebut, Syahrial menilai peran perguruan tinggi sangat strategis. Kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta inkubator lahirnya inovasi pelayanan publik.
“Perguruan tinggi memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pemprov Riau senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik untuk mendorong pelayanan publik yang lebih partisipatif dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut forum ini sebagai bagian dari proses pemutakhiran dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap standar pelayanan publik agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata kelola pemerintahan.
Sejalan dengan itu, Provinsi Riau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dengan visi menjadi daerah berpendapatan per kapita tinggi setara negara maju, mencapai Rp706,31 juta hingga Rp883,56 juta, tingkat kemiskinan mendekati nol pada kisaran 0,08–0,58 persen, serta peningkatan indeks modal manusia hingga 0,52.
“Tahun 2026 merupakan tahap awal RPJPD 2025–2045, dengan fokus penguatan fondasi transformasi, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik,” jelas Syahrial.
Selain itu, arah kebijakan juga mencakup penguatan infrastruktur pelayanan, inovasi pelayanan publik, percepatan digitalisasi layanan, serta pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Syahrial mengungkapkan bahwa kondisi sosial ekonomi Provinsi Riau masih menyisakan tantangan serius yang harus dijawab secara kolaboratif. Berdasarkan data BPS Provinsi Riau per Maret 2024, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,15 persen, sementara terendah di Kota Dumai sebesar 3,14 persen.
“Kesenjangan kemiskinan antardaerah masih sangat lebar, dengan selisih mencapai 20,01 persen. Ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang lebih partisipatif dan sensitif terhadap kondisi lokal,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau tercatat 9,55 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 13,44 tahun. Pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 74,74 tahun pada 2025, namun prevalensi stunting justru naik dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, melampaui ambang batas maksimal WHO.
Di luar konteks daerah, Syahrial juga menyoroti tantangan global dan nasional, mulai dari dinamika geopolitik dan geoekonomi, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, krisis energi, transisi energi terbarukan, hingga perubahan iklim dan target FOLU Net Sink 2030.
“Berbagai tantangan tersebut menuntut kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, yang hanya bisa dicapai melalui kebijakan publik yang dirumuskan secara inklusif dan partisipatif,” katanya.
Menutup sambutannya, Syahrial berharap Forum Konsultasi Publik ini mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, aplikatif, dan dapat menjadi rujukan nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau./mcr/red