”Dalih pasar global memang nyata. Namun kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan menjelaskan krisis, melainkan dari keberanian mengurangi dampaknya. Ketika pemerintah daerah memilih pasif, janji stabilisasi harga berubah menjadi sekadar retorika politik”
Tembilahan, detikriau.id/ — Penurunan harga kelapa bulat di Indragiri Hilir (Inhil) kini bukan lagi sekadar persoalan fluktuasi pasar. Ia telah berubah menjadi cermin telanjang kegagalan negara hadir di kebun petani. Di tengah janji stabilisasi harga yang pernah diucapkan Bupati Inhil Herman, petani justru kembali dipaksa menanggung beban paling berat dari krisis tata niaga yang berulang.
“Kalau harga terus begini, kami ini mau hidup dari apa? Panen tetap jalan, biaya tetap keluar, tapi harga makin ditekan,” keluh Sukri, petani kelapa asal Kecamatan Tempuling, saat ditemui terpisah.
Keluhan serupa datang dari banyak sentra kelapa lainnya. Harga di tingkat petani dilaporkan terus melemah, sementara penampung menahan pembelian dengan alasan stok pabrik menumpuk dan serapan industri menurun.
Alasan Teknis Mengalir, Solusi Mengering
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri) Inhil, TM Saifullah, mengutip sabangmeraukenews.com, menjelaskan penurunan harga dipicu ketidakseimbangan supply dan demand, penumpukan stok perusahaan, serta tekanan ekspor akibat melimpahnya pasokan global, termasuk dari Vietnam.
Penjelasan itu mungkin benar secara teori ekonomi. Namun bagi petani, deretan istilah teknis tersebut terdengar seperti pembenaran yang selalu diulang setiap kali harga jatuh—tanpa satu pun solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.
“Pasar global, China, Vietnam—itu semua alasan yang kami dengar tiap tahun. Tapi yang pasti, yang disuruh sabar selalu kami, petani,” ujar Hamzah, petani kelapa lainnya di Inhil.
Janji Stabilitas Harga Kini Dipertanyakan
Bupati Inhil Herman sebelumnya secara terbuka berjanji akan menstabilkan harga kelapa di tingkat petani. Janji itu disampaikan di ruang publik, dan karenanya layak diuji di ruang publik pula.
Janji itu disampaikan Bupati katanya sebagai bentuk keberpihakan kepada komoditas utama daerah. Namun saat harga benar-benar tertekan, yang terlihat justru pemerintah daerah seolah kehilangan instrumen dan keberanian bertindak.
Alih-alih menghadirkan mekanisme penyangga harga, pemerintah daerah kini lebih banyak mengandalkan harapan pada intervensi pemerintah pusat. Padahal, tanpa langkah konkret di daerah, petani kembali dibiarkan berhadapan langsung dengan pasar yang tidak pernah adil bagi mereka.
“Kalau pemerintah cuma bisa menjelaskan, tapi tidak menahan harga jatuh, janji itu artinya apa?” tanya seorang petani lainnya dengan nada kecewa.
Petani Selalu Jadi Korban Pertama
Setiap kali industri menahan serapan, penyesuaian harga tidak terjadi di pabrik, bukan pula di eksportir, melainkan langsung dipotong dari keringat petani. Tanpa harga dasar, tanpa BUMD sebagai offtaker, dan tanpa pengawasan rantai penampung, petani kelapa Inhil kembali menjadi bantalan empuk fluktuasi pasar.
Pola ini terus berulang:
saat harga naik, petani hanya kebagian sisa;
saat harga jatuh, petani diminta bertahan.
Kepemimpinan Tidak Diukur dari Alasan
Dalih pasar global memang nyata. Namun kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan menjelaskan krisis, melainkan dari keberanian mengurangi dampaknya. Ketika pemerintah daerah memilih pasif, janji stabilisasi harga berubah menjadi sekadar retorika politik.
Kini publik menunggu lebih dari sekadar pernyataan. Petani menunggu keberanian kepala daerah untuk berpihak—bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata.
Harga sudah jatuh.
Petani sudah menjerit.
Pertanyaannya tinggal satu:
apakah janji itu akan ditepati, atau dibiarkan gugur bersama harga kelapa?./Faisal Alwie