Negara Hadir Lindungi Kelompok Rentan, Kapolri Resmikan Direktorat PPA-PPO di Daerah

Jakarta, detikriau.id/ – Di tengah masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Polri memperkuat kehadiran negara melalui pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan korban kekerasan dan TPPO mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta penanganan hukum yang berperspektif korban.

Kapolri menegaskan, banyak kasus kekerasan terhadap kelompok rentan selama ini tidak terungkap karena korban takut melapor dan tidak merasa aman. Oleh karena itu, pembentukan Direktorat PPA-PPO di daerah diharapkan menjadi pintu masuk bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

“Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di lapangan, namun tidak dilaporkan. Dengan adanya Direktorat PPA-PPO, korban kita pastikan mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik,” ujar Sigit.

Ia menjelaskan, Polri juga aktif melakukan sosialisasi untuk membangun kepercayaan masyarakat agar berani melapor tanpa takut mengalami tekanan lanjutan maupun trauma psikologis.

“Kami ingin korban benar-benar yakin bahwa ketika melapor, mereka terlindungi. Pendekatan yang humanis dan psikologis menjadi bagian penting dalam penanganan kasus perempuan dan anak,” katanya.

Tak hanya fokus pada kasus domestik, Direktorat PPA-PPO juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan TPPO dan people smuggling yang kerap menjerat warga negara Indonesia melalui iming-iming pekerjaan di luar negeri.

“Banyak warga kita yang tertipu dan akhirnya menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Polri hadir untuk mencegah, melindungi, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tegas Kapolri.

Kapolri berharap, pembentukan Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum reformasi pelayanan Polri, sekaligus memperkuat perlindungan negara terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di seluruh Indonesia./***