”Pemerintah tidak boleh lagi bersembunyi di balik narasi “fenomena musiman”. Krisis iklim adalah nyata, dan Inhil merupakan contoh paling “telanjang” dari kegagalan mitigasi di tingkat daerah”
Inhil, detikriau.id/ – Krisis iklim bukan lagi istilah teknis yang hanya dibahas dalam forum global, kini ia hadir nyata di depan mata masyarakat Indragiri Hilir. Setiap pasang besar datang, banjir rob mengepung permukiman, merendam jalan-jalan utama, dan menghentikan aktivitas ekonomi. Jika dulu air hanya sampai di bibir parit, kini sudah naik ke teras bahkan masuk ke dalam rumah warga. Ini bukan fenomena alam biasa, ini adalah bukti nyata tentang keruntuhan ekologis yang semakin tak terbendung.
Meski pasang surut merupakan fenomena rutin, setidaknya kita bisa meminimalisir pengendalian debit air rob. Drainase yang tersumbat atau terjadi pendangkalan, menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan di kawasan pesisir dan perkotaan. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir ke sungai atau laut justru tertahan dan kembali ke permukiman.
“Setiap pagi kami bangun bukan untuk bekerja, tapi untuk membersihkan sisa lumpur akibat banjir”, keluh zidane, warga Tembilahan Hilir yang setiap banjir harus membersihkan lumpur di teras dan dapur rumahnya (9/12).
Bahkan ada warga mulai mengkhawatirkan masa depan kampung mereka sendiri. “Kalau begini terus, Inhil bisa tenggelam perlahan. Kami takut suatu saat tak bisa tinggal di tanah kelahiran kami lagi.”
Indragiri Hilir berada dalam kondisi genting. Tanpa kita sadari kondisi tanah yang terus turun, hutan gambut yang rusak, mangrove yang hilang, dan kerusakan ekologis, ditambah lagi dengan krisis iklim global, mencairnya es di kutub utara sehingga membuat rob semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Warga hidup dalam kekhawatiran, sementara dampak ekonomi dan sosial semakin membesar, mulai dari kerusakan infrastruktur, turunnya produktivitas usaha, hingga meningkatnya kerentanan kesehatan.
Pemerintah tidak boleh lagi bersembunyi di balik narasi “fenomena musiman”. Krisis iklim adalah kenyataan, dan Inhil merupakan contoh paling “telanjang” dari kegagalan mitigasi di tingkat daerah.
Tanpa langkah konkret, mulai dari mengidentifikasi titik kritis rob, kerusakan tanggul, tata kelola drainase, serta wilayah-wilayah penurunan tanah yang paling parah.
Dan tak kalah penting melakukan restorasi ekologis, penghentian praktik ekspansi industri yang merusak gambut termasuk salah satunya audit kembali kanal-kanal besar yang mengeringkan gambut.
Percepatan pembangunan dan perkuatan tanggul, bukan perbaikan tambal-sulam, melainkan rekonstruksi permanen yang berbasis kajian hidrologi dan perubahan iklim. Tanpa pemulihan alami, infrastruktur akan terus kalah dari alam. Banjir rob diperkirakan akan terus memburuk, terutama di tengah tren kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah yang sudah mengancam kawasan pesisir Inhil.
Jika penanganannya lamban, Indragiri Hilir berpotensi menuju ke masa depan yang mengerikan, hilang dari peta Indonesia.
Ancaman bencana sudah didepan mata, jeritan warga menggema di mana-mana. Apabila pemerintah lamban mengantisipasi, sejarah akan mencatat bahwa Inhil tenggelam bukan karena takdir, melainkan karena kelalaian./One B/red