”bocoran chat ini bukan sekadar skandal kecil. Ini sinyal keras integritas legislatif sedang tidak baik-baik saja, dan pinjaman 200 miliar bukan lagi isu teknis, melainkan isu moral”
Inhil, detikriau.id/ – Sepenggal percakapan WhatsApp internal DPRD Indragiri Hilir bocor ke publik, tersingkap potongan “wajah asli” politik lokal yang selama ini disembunyikan di balik dinding yang tertutup rapat.
Dalam percakapan itu, Hj.Darniwati politisi dari Partai Perindo menyebutkan keinginan untuk “membayar media” agar mengangkat pemberitaan yang mendukung rencana Pemda Inhil untuk mengajukan pinjaman sebesar 200 miliar rupiah.
Dalam obrolan chat WAG tersebut, salah satu chat yang juga menarik untuk diamati, yaitu ucapan politisi PPP Hj.Tina Triana, “Ia kak aji… Buat aja berita jg nanti…. Yg pnting tidak perkada mampos Kita nanti tak begaji,” tulis Tina.
Pernyataan itu menyiratkan sesuatu yang jauh lebih serius, seolah adanya bayangan tekanan terhadap legislator. Padahal, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi personal, melainkan marwah lembaga. DPRD adalah rumah di mana suara rakyat seharusnya dipahat menjadi kebijakan, bukan tempat ketakutan atas kepentingan pribadi dipakai sebagai faktor pengambilan keputusan.
Pejabat publik bukan hanya pengelola anggaran dan penyusun kebijakan, mereka adalah wajah dari etika lembaganya. Ketika tutur kata berubah menjadi sekadar kelakar yang menyepelekan persoalan publik, akan menimbulkan kurangnya kepercayaan publik.
Di era ketika setiap pesan dapat tersebar lebih cepat dari kabar angin, tanggung jawab komunikasi pejabat publik kian berat. Dibutuhkan sensitivitas dan empati bukan hanya sekadar diplomasi. Rakyat bukan objek yang bisa diperlakukan asal asalan, mereka adalah pemilik suara yang mengangkat para pejabat ke panggung kekuasaan.
Saat dimintai keterangan melalui chat WhatsApp (1/12), dalam pernyataannya, Tina dalihkan bahwa “chat WAG itu mengenai pembahasan KUPA-PPAS. Berkenaan mengevaluasi realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan Silpa.
”Maksudnya jika tidak selesai menjadi PERKADA, maka rencana belanja daerah terganggu, termasuk gaji seluruh OPD di inhil, tapi karena chat WAG itu bocor diluar ranah, maka banyak yg salah penafsiran” kata Tina.
Ia juga menegaskan “Ini bentuk kami bersinergi dengan semua opd yang ada. Jadi sangat jauh dari kata intimidasi.
Dan kehangatan kami antar sesama anggota legislatif, membuat percakapan itu penuh dinamika, canda tapi semua tetap serius untuk kepentingan masyarakat luas” tambah tina saat ditanya apakah ucapan tersebut ada unsur intimidasi kepentingan.
Setiap pejabat berhak memberi klarifikasi namun klarifikasi yang hanya berputar di sekitar kesalahpahaman atau konteks internal tidak akan cukup. Bukan karena publik tidak mengerti konteks, tetapi karena publik sudah terlalu sering disuguhi alasan semacam itu dalam setiap krisis etika.
Jika tidak ada jawaban memadai, maka kebocoran chat ini akan tercatat sebagai bukti bahwa komunikasi pejabat publik yang seharusnya elegan, strategis, dan bertanggung jawab sedang berada pada titik terendah.
Yang diperlukan bukan sekadar penjelasan, melainkan pertanggung jawaban moral.
Tanpa klarifikasi jernih, DPRD akan tenggelam dalam badai kecurigaan. Dan badai itu tidak akan reda hanya dengan pernyataan normatif.
Bocoran chat ini bukan sekadar skandal kecil. Ini sinyal keras integritas legislatif sedang tidak baik-baik saja, dan pinjaman 200 miliar bukan lagi isu teknis, melainkan isu moral.
Rakyat Inhil berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Dan para wakil rakyat wajib menjawab, bukan sembunyi di balik prosedur, jargon, atau pernyataan diplomatis.
Sudah saatnya pejabat publik menyadari bahwa komunikasi yang beretika bukan hanya sekedar basa-basi, melainkan sebuah fondasi./one B (bundo)