Rekening Gratis Rp50 Ribu Belum Jalan, Pemerintah Hadapi Persoalan Puluhan Juta Rekening Dormant

Jakarta, detikriau.id – Rencana pemerintah memberikan rekening bank gratis dengan saldo awal Rp50.000 kepada masyarakat belum akan direalisasikan pada 2026.

Pemerintah masih menyusun skema program tersebut, termasuk mencari cara agar rekening yang nantinya dibuka tidak berakhir menjadi rekening pasif atau dormant.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan program masih berlangsung dan ditargetkan dapat mulai berjalan pada awal 2027.

“Tahun ini masih kita bahas,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Program ini menyasar masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk memberikan saldo awal Rp50.000 diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun.

Jika angka tersebut dibagi dengan saldo awal Rp50.000 per rekening, nilainya setara dengan sekitar 76 juta rekening.

Namun, Airlangga tidak menyebut angka 76 juta itu sebagai jumlah penerima yang telah ditetapkan. Angka tersebut merupakan gambaran matematis berdasarkan kebutuhan anggaran yang sedang dihitung pemerintah.

Bukan Sekadar Membuka Rekening

Persoalan yang kini muncul bukan hanya bagaimana membuka rekening secara massal, tetapi bagaimana memastikan rekening tersebut benar-benar digunakan.

Airlangga mengatakan pemerintah tengah membahas program lanjutan bersama Menteri Keuangan untuk kelompok masyarakat berusia 17 tahun hingga mereka yang belum menikah.

Kelompok tersebut menjadi perhatian karena belum tentu menerima bantuan sosial yang selama ini banyak disalurkan kepada kelompok yang sudah masuk dalam skema rumah tangga atau penerima bansos.

Karena itu, pemerintah mencari program yang dapat membuat rekening tersebut tetap aktif sehingga tidak berubah menjadi rekening dormant.

Dengan kata lain, pemerintah tidak ingin program berhenti pada pembukaan rekening dan pemberian saldo awal.

Ada persoalan lanjutan: apa yang membuat masyarakat terus menggunakan rekening tersebut setelah saldo Rp50.000 diberikan?

Terhubung dengan Dukcapil dan Sistem Pembayaran

Rencana rekening massal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kepemilikan rekening sekaligus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Pemerintah mempertimbangkan penggunaan data kependudukan dari Dukcapil untuk dipadankan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Salah satu yang dibahas adalah keterhubungan dengan sistem pembayaran, termasuk gateway system dan QRIS.

Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sempat Disebut Menjangkau Lebih dari 200 Juta Orang

Besaran program yang dibahas pemerintah sebelumnya juga sempat muncul dalam skala lebih besar.

Pada 9 September 2026, Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal dengan saldo awal Rp50.000 dan menyebut sasaran lebih dari 200 juta masyarakat.

Saat itu, skema dan sumber anggaran masih dibahas bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sementara pelaksanaannya disebut akan dilakukan secara bertahap.

Dua angka tersebut menunjukkan bahwa desain program masih berkembang. Angka Rp11 triliun merupakan gambaran skenario rekening massal yang lebih luas, sedangkan angka Rp3,8 triliun pada perkembangan terbaru dikaitkan dengan kelompok warga berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening.

Karena itu, besaran penerima maupun kebutuhan anggaran final masih menunggu keputusan pemerintah.

Targetnya Awal 2027

Dengan masih berlangsungnya pembahasan pada 2026, program rekening gratis tersebut belum menjadi program yang dapat langsung dimanfaatkan masyarakat tahun ini.

Airlangga menyebut pelaksanaan diharapkan dapat dimulai pada awal 2027.

Sebelum itu, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah persoalan, mulai dari pemadanan data, mekanisme pembukaan rekening, skema saldo awal, keterlibatan perbankan, hingga program yang dapat menjaga rekening tetap aktif.

Sebab, jika puluhan juta rekening dibuka tetapi kemudian tidak digunakan, tujuan memperluas inklusi keuangan justru menghadapi persoalan baru: rekening bertambah, tetapi rekening aktif belum tentu bertambah./red