Harga Kelapa Terjun Bebas, Janji “Inhil Hebat” Diuji di Ladang Rakyat
”Jika Inhil Hebat ingin lebih dari sekadar slogan, maka keberpihakan pada petani kelapa harus terlihat dalam kebijakan nyata bukan sekadar penjelasan normatif”
Inhil, detikriau.id/ – Harga kelapa di Indragiri Hilir kembali terjun bebas. Bagi petani, ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan pukulan langsung ke dapur dan masa depan keluarga petani. Jeritan itu kini tak lagi tersembunyi, curahan kekecewaan petani membanjiri media sosial, dari kebun-kebun kelapa hingga linimasa digital.
Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika usia pemerintahan pasangan yang katanya “Inhil Hebat” Herman–Yuliantini bahkan belum genap setahun. Padahal, dalam berbagai forum kampanye dan dialog terbuka, janji menstabilkan harga kelapa disampaikan sebagai komitmen utama. Janji itu bukan janji kecil ia menyentuh nadi ekonomi rakyat Inhil.
Hari ini janji tersebut sedang diuji oleh realitas. Harga anjlok, biaya produksi tak turun, dan petani kembali menjadi pihak yang paling cepat diminta “bersabar”. Sayangnya, kesabaran tidak bisa menggantikan penghasilan yang hilang.
Indra, petani kelapa asal Kecamatan Enok, mengatakan fluktuasi harga telah berlangsung sejak awal Januari 2026.
“Awalnya harga masih Rp4.500 per kilogram. Lalu terus turun hampir setiap hari. Sekarang tinggal Rp3.000 per kilogram di tingkat pengepul,” kata Indra, Kamis (23/1) melalui sambungan telepon. Ia memperkirakan tren penurunan belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Menurut Indra, penurunan harga tidak sejalan dengan biaya produksi dan perawatan kebun yang relatif tetap. Pada saat yang sama, harga kebutuhan pokok justru meningkat, terutama menjelang bulan Ramadan.
Petani menilai harga beli kelapa di tingkat perusahaan maupun pengepul terlalu rendah dan tidak mencerminkan biaya produksi di lapangan. Mereka berharap pemerintah daerah hadir dengan kebijakan konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kami tidak menuntut kebijakan yang berlebihan. Yang kami butuhkan adalah perlindungan ketika harga jatuh,” akhiri Indra.
Pemerintah daerah memang tidak sepenuhnya dapat mengendalikan dinamika pasar global. Namun, publik menunggu langkah nyata berupa penguatan tata niaga, kebijakan hilirisasi, atau skema perlindungan harga di tingkat produsen terutama untuk komoditas strategis daerah. Ataukah janji stabilisasi masih berhenti sebagai jargon politik.
Indragiri Hilir dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia. Jika penurunan harga terus dibiarkan tanpa respons kebijakan yang jelas, dampaknya dikhawatirkan tidak hanya menekan kesejahteraan petani, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Petani tidak menuntut keajaiban. Mereka hanya ingin negara hadir saat harga jatuh, sebagaimana negara selalu hadir saat panen raya dijadikan panggung keberhasilan. Janji kampanye bukan untuk dikenang, melainkan untuk ditepati.
Jika “Inhil Hebat” ingin lebih dari sekadar slogan, maka keberpihakan pada petani kelapa harus terlihat dalam kebijakan nyata bukan sekadar penjelasan normatif./one bundo
