Lingkungan Belum Menjadi Prioritas Belanja Daerah
Detikriau.id – Di saat air asin kembali merayap ke perkebunan kelapa di pesisir Indragiri Hilir, hingga memasuki lantai rumah warga perkotaan dan memaksa masyarakat menyesuaikan hidup pada pasang yang kian agresif, wajah lain pembangunan Indragiri Hilir terpampang di layar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026. Puluhan paket pekerjaan jalan dan jembatan bernilai puluhan miliar rupiah berbaris rapi. Infrastruktur fisik kembali mendominasi prioritas belanja. Program yang secara langsung menyasar pemulihan lingkungan belum tampak menonjol dalam daftar pengadaan awal.
Padahal secara nasional, ketahanan iklim dan pemulihan lingkungan telah lama ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan. Ketimpangan antara tekanan ekologis di lapangan dan arah belanja daerah inilah yang memantik pertanyaan publik, sejauh mana isu lingkungan hidup benar-benar diprioritaskan di Indragiri Hilir.
Pertanyaan itu menemukan konteksnya di pesisir.
Andi, petani kelapa di wilayah pesisir, berbicara lirih. “Dulu air pasang cuma sampai mata kaki, sekarang sudah sepinggang,” katanya. “Akibatnya, kelapa sudah tak mau berbuah. Hidup kami ini dari kebun. Kalau kebun mati, kami mau makan dari mana..?”
Bagi warga seperti Andi, rob bukan sekadar genangan sementara. Ia menjadi penanda perubahan lanskap yang perlahan menggerus sumber penghidupan. Pohon kelapa mengering di pucuk, lalu mati satu per satu. Bagi petani pesisir, rob adalah ancaman jangka panjang terhadap keberlanjutan hidup.
Sejumlah peneliti tata ruang dan lingkungan selama ini mengingatkan bahwa banjir rob bukan semata persoalan pasang laut musiman. Fenomena ini berkaitan dengan penurunan muka tanah, degradasi mangrove, perubahan sistem hidrologi, serta kenaikan muka air laut. Tanpa intervensi ekologis yang serius, pembangunan fisik termasuk jalan dan jembatan berisiko menjadi infrastruktur rentan yang terus menuntut biaya perbaikan berulang.
Peringatan semacam itu belum sepenuhnya tercermin dalam arah belanja daerah.
Dalam dokumen RPJMD, pemerintah daerah mencantumkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, perlindungan Daerah Aliran Sungai serta penyelamatan rawa dan gambut sebagai bagian dari fondasi ekonomi daerah. Namun, daftar paket pengadaan TA 2026 memperlihatkan jarak yang lebar antara dokumen perencanaan dan fokus belanja awal. Infrastruktur fisik mendominasi, sementara program pemulihan lingkungan belum tampak sebagai prioritas utama.
Pemerintah daerah tentu memiliki alasan. Jalan dibutuhkan untuk konektivitas ekonomi, jembatan untuk membuka isolasi wilayah dan proyek fisik kerap dianggap memberi dampak cepat bagi pergerakan barang dan jasa. Dalam logika pertumbuhan jangka pendek, pilihan ini tampak rasional. Namun krisis lingkungan bekerja dengan logika yang berbeda perlahan, akumulatif dan mahal jika diabaikan.
Dampak rob tak hanya dirasakan warga pesisir. Di kawasan perkotaan Tembilahan, warga mengeluhkan genangan air asin yang kian sering masuk ke permukiman saat pasang tinggi. Air merembes ke jalan lingkungan, merusak lantai rumah dan mempercepat kerusakan bangunan. Di beberapa titik, genangan bahkan terpantau lambat surut.
“Sekarang bukan cuma kampung pesisir yang kena banjir,” kata Zidane, warga Tembilahan. “Di kota juga mulai sering tergenang. Jalan cepat rusak, rumah ikut rusak, tapi kami jarang dengar ada program khusus buat penanganan ini.”
Keluhan warga perkotaan ini berkaitan dengan arah belanja daerah yang tercermin dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Dalam RPJMD, kawasan perkotaan termasuk sistem drainase dan pengendalian genangan disebut sebagai bagian dari layanan dasar yang harus diperkuat seiring pertumbuhan wilayah. Namun, daftar awal paket pengadaan TA 2026 menunjukkan bahwa belanja infrastruktur perkotaan lebih banyak diarahkan pada pembangunan jalan, sementara program yang secara spesifik menyasar pengendalian rob dan tata air perkotaan belum tampak sebagai prioritas. Kontras antara kebutuhan warga kota dan fokus belanja inilah yang memperlihatkan bahwa persoalan rob belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi agenda fiskal yang konkrit.
Memang, paket pengadaan yang tercantum di SIRUP belum tentu mencerminkan realisasi akhir APBD. Namun arah kebijakan mulai terbaca. Tanpa peta adaptasi iklim yang jelas dan tanpa alokasi signifikan untuk pemulihan pesisir serta tata air, pembangunan fisik berisiko berdiri di atas pondasi yang rapuh, jalan mulus di atas tanah yang amblas, jembatan kokoh di tengah kebun yang mati serta laporan kinerja yang rapi sementara sumber penghidupan rakyat perlahan tenggelam.
Arah belanja ini tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan kepala daerah sebagai penentu prioritas pembangunan. RPJMD memang disusun sebagai dokumen kolektif birokrasi, tetapi visi, penekanan program dan keberanian menggeser anggaran tetap berada di tangan pucuk kekuasaan daerah. Ketika tekanan rob makin nyata, minimnya program pemulihan lingkungan dalam daftar belanja awal menjadi cermin pilihan kebijakan, komitmen pembangunan berkelanjutan kuat di atas kertas, namun belum sepenuhnya tercermin dalam arah belanja./one bundo
