Saling Tuding Batalnya Rehab Pustu di Inhil. Coba Nih Baca Justifikasi PPK !
“Rp6,3 miliar dana bantuan pemerintah pusat batal dinikmati masyarakat Inhil”
Inhil, detikriau.id – Pengerjaan rehab Puskesmas Pembantu (pustu) tahun anggaran 2024 untuk 11 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dipastikan batal dilaksanakan. Rencana perbaikan fisik senilai Rp 6,3 miliar yang sedianya dibiayai oleh pemerintah pusat itu pun tak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino ungkap kekesalan dan menyebutkan batalnya rehab pustu tersebut akibat tingginya intervensi Penjabat Kepala Daerah.
“Tampaknya yang mengatur si Pj (Herman) langsung , kami sudah konfirmasi langsung karena arahan pak Pj dipadatkan menjadi 11 paket atau perkecamatan,” ujar Samino mengutip Tribun Pekanbaru
Samino, yang kini juga masih menjabat Ketua PDI-P Inhil ini menyebut bahwa penggabungan kegiatan harus mengacu pada undang – undang pengadaan barang jasa serta ada syarat – syarat yang harus di penuhi.
Ungkap kekesalan Samino ini hanya berselang sehari mendapatkan respon. Meski bukan klarifikasi secara langsung yang disampaikan Pj Bupati Inhil dimasanya, sejumlah media online seakan “kompak” membantah “tuduhan” yang memojokkan Herman yang saat ini hampir dipastikan akan ikut bertarung pada Pilkada Inhil November 2024 mendatang itu.
Dalih narasi yang disampaikan dalam pemberitaan bahwa batalnya pekerjaan rehab pustu tersebut diakibatkan tidak adanya kesiapan dinas terkait dalam membuat dokumen perencanaan.
Kabag Pengadan Barang dan Jasa Setdakab Inhil, Muhammad Ridwan menyebut Surat Pembatalan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir disampaikan oleh PPK dengan nomor surat Nomor 080/SDK-DINKES/VIII/4405 yang diterima UKPBJ Inhil pada 1 Agustus 2024.
Atas dasar surat yang diajukan oleh PPK tersebut, pihaknya, kata Ridwan, menghentikan pelaksanaan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Rehabilitasi Fisik Puskesmas Pembantu tersebut.
Ditengah hebohnya saling lempar “bola panas” ini, kamis (15/8) melalui pesan WhatsApp, detikriau.id menerima lampiran surat “Justifikasi” bernomor 000.1.2.3/SDK-SAPRAS/VIII tertanggal 5 Agustus 2024 yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Zainuddin.
Dalam surat justifikasi tersebut, Zainuddin menjelaskan bahwa tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pustu yang anggarannya bersumber dari DAK fisik 2024 disebabkan tidak terkejarnya waktu pengimputan pada aplikasi omspam.
Pada salah satu point kronologis permasalahan disebutkan bahwa dokumen persiapan pemilihan disusun dengan mengkonsolidasikan (menggabung) paket pekerjaan per kecamatan sesuai dengan hasil rapat terkait pelaksanaan tentang rehabilitasi pustu bersama tim yang dipimpin Pj Bupati Inhil. Diupayakan agar paket digabung menjadi 11 dari semula 23 paket.
Berikut surat Justifikasi PPK lengkap yang diterima detikriau.id;
JUSTIFIKASI
Nomor : 000.1.2.3/SDK-SARPRAS/VIII/
Tanggal : 05 Agustus 2024
OPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.
PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.
KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
SUB KEGIATAN : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA.
T/A : 2024.
- Kronologis Permasalahan
Kegiatan Rehabilitasi 23 (Dua Puluh Tiga) Puskesmas Pembantu yang tersebar di 11 (Sebelas) Kecamatan dan anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024, dengan rincian berdasarkan Berita Acara Rencana Kegiatan (BARK) Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang 02.02-Penguatan Sistem Kesehatan, detail Kegiatan 02.02.02.05-Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu. Kegiatan ini berawal dari 17 (Tujuh Belas) Lokus yang sudah ditetapkan pada aplikasi krisna. Namun berubah menjadi 14 (empat belas) Lokus, atas dasar kebutuhan Dinas Kesehatan yang bersumber dari laporan Puskesmas dan hasil Musrenbang melebihi dari lokus yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kembali mengusulkan untuk ditambah lokus baru guna mengakomodir kebutuhan.
Oleh karena itu kami mengusulkan Kembali lebih dari lokus yang ditetapkan, namun untuk kegiatan perencanaan dan pengawasa belum bisa dimasukkan dikarenakan belum adanya kepastian persetujuan (menunggu BARK DAK Fisik Tahun Anggaran 2024) atas usulan yang dimaksud. sampai akhir waktu pengimputan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum ada kepastian. Setalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tetapkan, baru BARK disahkan dan Indragiri Hilir mendapatkan 23 (dua puluh tiga) Puskesmas Pembantu yang direhab.
Sebab itu Dinas Kesehatan mengusulkan penambahan anggaran melalui penjabaran/pergeseran APBD Ke III (tiga) Tahun Anggaran 2024, untuk konsultan perencanaan dan pengawasan agar kegiatan rehabilitasi pustu dapat terlaksana. Pada akhirnya penambahan anggaran disetujui pada tanggal 27 Mei 2024. Setelah anggaran untuk konsultan perencanaan disetujui, Dinas Kesehatan langsung melakukan pengadaan Konsultan Perencanaan dengan masa pelaksanaan Kontrak 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai Surat perjanjian di Tandatangani yaitu tanggal 30 Mei sampai dengan 19 Juni 2024. Tanggal 24 Juni 2024 Dokumen Persiapan Pemilihan di susun dengan mengkonsolidasikan (menggabung) paket pekerjaan per Kecamatan sesuai dengan hasil rapat terkait pelaksanaan tentang rehabilitasi Pustu bersama Tim yang dipimpin oleh PJ. Bupati Indragiri Hilir Tanggal 28 (dua puluh delapan) diupayakan agar paket digabung menjadi 11 (sebelas) dari 23 (dua puluh tiga) paket. Berdasarkan jumlah Kecamatan yang ada dalam upaya efesiensi proses pelaksanaan, yang semula sudah direncanakan 23 (dua puluh tiga) paket. Tanggal 25 Juni 2024 Dokumen diserahkan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Tanggal 02 Juli 2024 PPK dan Tim di undang untuk review dokumen, dengan hasil :
- Konsolidasi tidak dapat dilaksanakan mengingat azaz Efektif, Efisien pelaksanaan Pekerjaan Sehingga di Rekomendasikan untuk membuat paket Sesuai dengan Titik Lokasi Pekerjaan yang awal berjumlah 11 dari 23 Pustu menjadi 23 dari 23 Pustu;
- Menyusun Kembali Dokumen Persiapan Pemilihan mulai dari awal sesuai dengan titik Lokasi pekerjaan.
Tanggal 18 Juli 2024 Dokumen Kembali diserahkan ke UKPBJ untuk dilakukakan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi namum keterbatasan waktu pengimputan di omspan maka paket tidak sempat ditayangkan.
- Dampak
Pelaksanaan Rehabilitasi Pustu yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terkejarnya waktu pengimputan pada Aplikasi Omspan.
- Kesimpulan
Atas dasar permasalahan diatas, Paket Pekerjaan Rehabilitasi 23 (dua puluh tiga) Puskesmas Pembantu di Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat Terlaksana.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
ZAINUDDIN, SKM., MM NIP. 19720229 199502 1 001. |
penulis: faisal