Mendagri Larang Penjabat Kepala Daerah Pasang Baliho “Pencitraan”. Turunkan!
Mendagri Tito Karnavian melarang para penjabat (Pj.) kepala daerah memasang baliho yang mengarah pada pencitraan diri untuk meraih dukungan di Pilkada 2024. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Inhil, detikriau.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas sudah melarang para Penjabat (Pj) Kepala Daerah memasang baliho yang mengarah pada pencitraan diri untuk meraih dukungan di Pilkada serentak 2024, sekalipun dipasang oleh masyarakat.
Penegasan ini disampaikan mantan Kapolri itu ketika mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah level gubernur, bupati/wali kota dalam rapat koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara virtual, Kamis (20/6) yang lalu, mengutip cnnindonesia.
Tito mengatakan, apabila memasang baliho disarankan kepada Penjabat Kepala Daerah mengunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diembannya.
“Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan [penanganan] stunting atau program kegiatan Pj. gubernur. Dan jangan ada baliho ‘sukseskan atau dukung nama Pj. gubernur ini’, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan,” kata Tito dalam keterangannya.
Tito juga menegaskan bahwa penjabat kepala daerah tetap bertugas menjamin roda pemerintahan di daerah agar tetap berjalan hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
“Tugas rekan-rekan adalah hanya mengisi kekosongan menjelang lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang betul-betul ditentukan oleh rakyat,” jelasnya.
Seperti diketahui, Herman saat ini memang sudah mengajukan surat pengunduran dirinya dari jabatan Penjabat Bupati Inhil. Namun sampai keluarnya surat pengesahan pengunduran diri itu dari Mentri Dalam Negri dengan ditunjuknya Penjabat pengganti yang selambatnya akan dilantik satu hari sebelum pendaftaran pasangan calon Bupati/Wakil Bupati. Herman masih secara sah meduduki jabatan Penjabat Bupati Inhil.
Penulis: Faisal
