mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
22 Mei 2024

Mahasiswa Desak Pemerintah Daerah Cari Solusi Nyata Persoalan Pabrik Pengolahan Sagu

0

foto: Arsip detikriau.id

“kami tidak ingin keberadaan pabrik-pabrik sagu ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari pundi pemasukan”

“Jangan takut kalau kami mintakan klarifikasi. Kami mahasiswa bukan mencari duit, bukan mencari makan. Kami butuh solusi dan kerja nyata bapak-bapak untuk tuntaskan persolan limbah pabrik sagu ini.”

Inhil, detikriau.id –  Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diminta untuk segera memfasilitasi perusahaan industri pengolahan sagu mendapatkan legalitas berusaha termasuk mencarikan solusi persoalan limbah pabrik pengolahan pati palma tersebut yang selama ini diduga menjadi penyebab utama pencemaran perairan di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketidakjelasan legalitas berusaha serta ketidakpatuhan pengelolaan limbah kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan dan membebani industri pabrik sagu.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan Ahmad Fauzi dalam rapat audiensi bersama DPRD dan Pemkab Inhil diruang rapat paripurna, gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, jumat (29/9/2023) dikonfirmasi kembali pada sabtu (30/9/2023) malam

“kami tidak ingin keberadaan pabrik-pabrik sagu ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu mencari pundi pemasukan. Kami mendapat informasi ada pabrik yang terpaksa tutup karena tidak sanggup dengan rongrongan oknum-oknum tersebut,” ungkap Ahmad Fauzi

Menurut Fauzi, keberadaan industri pengolahan sagu nyata memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sebab itu perhatian pemerintah sangat diperlukan, salah satunya dengan memberikan jaminan kenyamanan berusaha dengan adanya legalitas berusaha.

Hal penting lainnya selain adanya kepastian legalitas berusaha, aktifitas pabrik sagu tersebut juga diharuskan mematuhi ketentuan peraturan yang ada, diantara kepatuhan pengelolaan limbah.

“Selama ini kami juga banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait aktifitas pembuangan limbah pengolahan sagu yang diduga tidak mematuhi ketentuan tersebut, akibatnya berdampak buruk terhadap lingkungan.”

“Tentu juga harus ada ketegasan untuk persoalan ini. Bagi usaha yang tidak mematuhi harus diberi sanksi tegas agar mereka mau mematuhinya,” tegaskan Fauzi

Di waktu terpisah, dikonfirmasi, sabtu (30/9/2023), sejumlah ASN dilingkungan Pemkab Inhil yang enggan menyebutkan namanya pun memastikan adanya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik sagu kealiran sungai tersebut. Disaat surut, air sungai terlihat sangat keruh dan menimbulkan bau menyengat.

Bahkan salah seorang sumber detikriau.id yang enggan menyebutkan namanya ini menjabat sebagai salah seorang Kepala Dinas di salah satu OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hilir, Haryono dalam rapat audiensi digedung DPRD Inhil, jumat (29/9/2023) nyatakan pihaknya siap untuk memfasilitasi pengurusan izin Industri pabrik sagu.

“Industri pengolahan sagu diklasifikan dalam usaha dengan resiko rendah. Pengurusan izin sebenarnya bisa dilakukan secara online. Namun bagi yang kurang memahami, kami siap memfasilitasi. Silahkan datang ke kantor DPMPTSP,” ujar Haryono

Saat ini menurut Haryono telah terbit sebanyak 26 izin usaha pengolahan pati palma di Kabupaten Indragiri hilir yang diproses secara Online Single Submission (OSS).

 

DLHK Inhil Sebut Tunggu Hasil Uji Labor Pastikan Ada atau Tidaknya Pencemaran Perairan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir, Azwir sebutkan bahwa  pihaknya sudah turun langsung ke salah satu pabrik pengolahan sagu di Desa Soren Kecamatan Gaung.

Pantauan langsung yang dilakuan di Desa Soren menurutnya terkait adanya laporan dugaan pencemaran perairan setempat akibat aktifitas pabrik sagu.

Azwir mengaku bahwa di pabrik itu didapati beberapa kolam pengumpulan limbah. Hasil residu pengolahan sagu terlebih dahulu diendapkan dikolam-kolam tersebut sebelum dialirkan ke sungai.

“hasil pantauan itu kami mendapati sisa air limbah yang dibuang kesungai sudah bersih, bebas dari endapan,” sebut azwir

Namun untuk lebih memastikan, Azwir mengaku DLHKL Inhil juga mengambil sampel air disungai lokasi pabrik untuk dilakukan uji laboratorium.

“Namun sampai hari ini, sudah hampir 2 bulan,hasil ujinya belum kami terima. Bukan kami tidak menanggapi laporan masyarakat namun kami butuh waktu dan proses untuk itu,” dalihnya

“Jika nantinya hasil uji laboratorium memang menyatakan benar adanya pencemaran, pihak DLHK akan menerbitkan rekomendasi terkait perizinan perusahaan. Sampai disanalah kewenangan kami,” akhiri Azwir.

 

HMI Kritisi Sikap Pasif DLHK Inhil

Ketua HMI Cabang Tembilahan, Ahmad Fauzi mengkritik sikap pasif DLHK Inhil. Sebagai satker yang membidangi khusus persoalan tersebut, Fauzi menilai DLHK Inhil harusnya lebih pro aktif bukan hanya menunggu laporan masyarakat.

“Yang dilaporkan benar hanya satu di Desa Soren. Namun izin serupa terkait pengolahan pati palma ini menurut  DPMPTSP ada di 26 lokasi, belum lagi yang hinga hari ini tidak mendaftar dan melakukan pengurusan izin usahanya. Rasanya aneh jika DLHK hanya menunggu laporan masyrakat, harusnya pro aktif. Setidaknya DLHK bisa lakukan sosialisasi terkait pengelolaan limbah. Kalau perlu belajar dari Kabupaten lain, salah satunya Meranti,” ujar Fauzi

Menurut Fauzi juga, persoalan akan limbah pabrik sagu ini sudah terjadi sejak tahun 90 an, dan hingga hari ini masih kerab menjadi keluhan.

“Jangan hanya disatu lokasi, apalagi hanya menunggu laporan. turun disemua lokasi dan pastikan bahwa keharusan pengolahan limbah itu benar ditaati agar tidak terus merugikan masyarakat lainnya,” tegaskan Fauzi

“Jangan takut kalau kami mintakan klarifikasi. Kami mahasiswa bukan mencari duit, bukan mencari makan. Kami butuh solusi dan kerja nyata bapak-bapak untuk tuntaskan persolan limbah pabrik sagu ini.” Ucap Fauzi mengakhiri./fs

Tinggalkan Balasan