Massa Gabungan Aliansi Mahasiswa Gerudug DPRD Inhil

“Persoalan rempang galang, pemanfaatan hutan kawasan pesisir, konflik lahan dan persoalan limbah pengolahan pabrik sagu disuarakan.”

Inhil, detikriau.id – Tepat pukul 14.57 wib, jumat (29/9/2023) massa aksi Aliansi Pemuda Menuntut Keadilan (APMK) jubeli pintu gerbang masuk gedung DPRD Inhil, JL HR Subrantas Tembilahan.

Sejumlah orator aksi massa gabungan organisasi mahasiswa Inhil ini, M Yusuf, Nouval, Ahmad Alfian dan Ahmad Fauzi secara bergantian menyampaikan orasi didepan sejumlah anggota DPRD Inhil dibawah pengawalan puluhan anggota pamong praja dan petugas kepolisian Polres Indragiri Hilir.

Persoalan rempang galang, pemanfaatan hutan kawasan pesisir, konflik lahan dan persoalan limbah pengolahan pabrik sagu disuarakan.

Orator massa aksi menuntut DPRD dan Pemkab Inhil untuk mengambil sikap atas apa yang terjadi dengan masyarakat rempang galang Provinsi Kepulaun Riau saat ini.

Dengan pekikan mereka menyebut bahwa Mahasiswa Inhil mengutuk berbagai macam bentuk “penindasan” yang kini dialami oleh masyarakat rempang yang terancam tergusur dari tanah ulayat, tanah kelahiran dan tanah tempat hidup anak dan cucu mereka.

“kami mengutuk tindakan pengusiran masyarakat rempang dari tanah ulayat milik mereka. Kami menuntut DPRD dan Pemkab Inhil untuk ikut bersikap dan peduli serta ikut menyatakan menolak aksi ”kejahatan kemanusiaan” tersebut” ujar orator.

Orator aksi juga menyebut bahwa apa yang terjadi dirempang galang hari ini bukan tidak mungkin akan juga terjadi terhadap masyarakat Inhil.

Persoalan penguasaan lahan oleh korporasi terutama dibidang perkebunan dinilai kerab berbenturan dengan masyarakat petani tempatan. Konflik-konflik seperti ini sudah sangat kerap terjadi dan selalu yang menjadi korbannya adalah masyarakat tempatan.

“Hari ini dengan dalih kepentingan investasi oknum, masyarakat ditindas. Dimana Ketua DPRD kami, dimana Bupati kami. Kami menuntut mereka untuk serius mengantispasi dan menyelesaikan berbagai persoalan ini. Hari ini Inhil juga sedang tidak baik-baik saja. Jangan tinggalkan negeri ini dengan berbagai masalah”

“Hari ini di Inhil juga telah terjadi pengusuran lahan oleh korporasi dengan pengawalan aparat berseragam yang seharusnya menjadi pengawal masyarakat. Diatas lahan itu ada jagung, ada pohon sawit untuk makan dan penghidupan keluarga masyarakat kita”

Dikawasan pesisir, orator menyebut, hutan-hutan mangrove dibabat dengan berbagai dalih kepentingan ekonomi. Dampaknya, kerusakan alam terjadi. Kawasan perkebunan masyarakat terendam dan kini tidak lagi mampu jadi tumpuan penghidupan.

“Kami menuntut pemerintah daerah untuk menolak mengeluarkan izin pemanfaatan hutan diwilayah pesisir” tuntut orator

Terkait persoalan limbah pabrik sagu, orator juga menuntut pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusi atas persoalan ini, termasuk persoalan izin industri pengolahan pati palma tersebut.

Keluhan-keluhan pencemaran lingkungan perairan akibat aktifitas pabrik sagu, mahasiswa mengaku sudah kerab mendapati laporan, dan hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Namun sepertinya tiada ujung penyelesaian.

Usai sampaikan orasi didepan pintu gerbang dan tangga masuk DPRD Inhil, AMD Junaidi, Edi Harianto Sindrang dan beberapa anggota DPRD Inhil lainnya fasilitasi mahasiswa untuk melakukan dialog bersama yang dilakukan diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil. Ikut hadir dalam kesempatan itu,  Bupati Inhil diwakili Asisten I, Tantawi Jauhari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Azwir serta  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Haryono. / one