RDP di DPRD Inhil, “Cipayung Plus” Ungkit Kelangkaan BBM dan Isu Mafia Migas

“DPRD Inhil Tolak Tandatangani Tuntutan Mahasiswa”

Inhil, detikriau.id – Mahasiswa menuntut DPRD Inhil untuk segera menuntaskan persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akibat penghentian pasokan BBM di stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker (SPBB) putra sindo banjaran dalam waktu selambatnya lambatnya satu minggu.

Tidak hanya menuntut penyelesaian kelangkaan BBM subsidi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang Banggar Gedung DPRD Inhil, senin (4/9/2023), gabungan organisasi mahasiswa menamakan diri “Cipayung Plus” ini juga mendesak DPRD membentuk pansus terkait praktik curang tatakelola BBM Subsidi dan Mafia Migas.

Dalam kaitan ini, DPRD Inhil juga didesak untuk menyuarakannya  hingga ke Pemerintah Pusat.

Korlap Aksi, Rio Febriansyah menyatakan bahwa pemerintah seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepada kepentingan pengusaha. Iapun melontarkan dugaan penghentian pasokan BBM subsidi di SPBB tersebut lebih dilatarbelakangi persoalan persaingan bisnis.

Sementara itu, Satria, Mahasiswa yang mengaku akrab disapa JP mengukap dugaan adanya “pemain gelap” penyaluran BBM subsidi terutama untuk wilayah Inhil dibagian utara.

Dalam satu bulan belakangan menurut JP, penelusuran mereka dilapangan terjadi kelangkaan BBM subsidi. “Kalau harga yang naik, mungkin tidak berapa bermasalah, tapi saat ini, BBM subsidinya yang langka,” sebut JP

Lebih mengejutkan, JP mengaku menerima informasi dalam bentuk selebaran adanya praktik curang dalam tata niaga migas di Inhil.

Meski mengaku tidak mengetahui pasti sumber selebaran tersebut, penelaahan informasi dalam seleberan tersebut diyakininya mengindikasikan kuat dugaan yang disebut JP “gurita bisnis minyak” di Inhil.

Dalam selebaran yang juga dibagikan Mahasiswa dengan sejumlah peserta RDP tersebut, disebutkan nama dua anggota DPR RI termasuk pejabat dan seorang anggota DPRD Inhil.

“Mungkin nama-nama ini yang membuat bapak-bapak takut untuk menindaklanjutinya. Mereka bukan sekedar pebisnis tapi juga mafia migas,”

“saya juga berpendapat penghentian operasional SPBB putra sindo banjaran lebih kepada persoalan persaingan bisnis,” tuding JP

JP juga menyebut, jika penghentian operasional SPBB putra sindo banjaran murni penegakan hukum yang dilandasi pelanggaran aturan kenapa hal tersebut juga tidak diberlakukan kepada sejumlah penyalur BBM subsidi disejumlah lokasi lainnya di Inhil.

“Kami juga pastikan kebanyakan pelaku bisnis serupa menggunakan jerigen bukan menggunakan nozel. Jika mau tegakkan aturan harusnya adil,” singgung JP

“Demi Tuhan saya tidak kenal siapa itu yang namanya H Zainal. Aksi kami murni untuk kepentingan masyarakat,” lontarnya seakan menekankan bahwa aksi mahasiswa bukan bermotif kepentingan tertentu.

DPRD Inhil Tolak Tandatangani Tuntutan Mahasiswa

DPRD Inhil menolak untuk menandatangani sekaligus menindaklanjuti tiga poin tuntutan aksi mahasiswa “Cipayung Plus”

Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi membantah tudingan adanya kelangkaan BBM Subsidi di Inhil.

Menurut Politisi Partai Golkar Inhil tersebut, sehari sebelumnya, rabu, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi angkutan perairan. Dalam pertemuan dipastikan Junaidi tidak ada lagi kelangkaan BBM Subsisdi.

Junaidi menegaskan, dalam kaitan SPBB Putra Sindo bukan ditutup tapi penghentian sementara operasional.

“heboh kelangkaan BBM subsidi, terutama pasca penghentian sementara operasional SPBB parit 13, itu benar, namun itu hanya terjadi satu hari. Setelahnya tidak lagi ada masalah,” sebut Junaidi

Junaidi menegaskan bahwa pihak Pertamina sudah memastikan untuk mencukupi kebutuhan minyak subsidi sesuai dengan ketentuan. Selama penghentian sementara, kuota SPBB parit 13 dialihkan ke lokasi di seberang Tembilahan.

“Jadi tidak ada kekurangan ketersediaan BBM subsidi selama penhentian sementara. Penghentian sementara SPBB parit 13 disebabkan adanya pelanggaran item kontrak dengan pertamina.”

“kami tentunya berharap temuan adanya ketidaksesuai kontrak tersebut segera dilengkapi agar SPBB ini bisa segera dioperasionalkan kembali,”Imbuh Junaidi

Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan tegaskan bahwa DPRD Inhil tidak bersedia terlibat dalam informasi yang hanya sebatas dugaan, termasuk perihal adanya nama-nama yang disebut dalam selebaran yang diistilahkan “Gurita bisnis minyak” di Inhil oleh mahasiswa tersebut.

“Jika memang ada informasi pelanggaran atau praktik curang penyaluran minyak subsidi, itu ranahnya kepolisian. Bukan DPRD, Silahkan laporkan agar bisa ditindaklanjuti.” Sebut Edi Gunawan.

Sekedar diinformasikan, RDP di ruang banggar DPRD Inhil ini diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, AMD Junaidi dan Edi Gunawan serta dua anggota Fraksi Demokrat, Octa Hasanatan dan M Sabit.

Turut dihadirkan, Kepala Dinas Perhubungan Inhil, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Inhil, Kepala Badan Perizinan, Kaban Satpol PP Inhil  dan Kepala KSOP Inhil./red