Penanganan Stunting, Gubernur Riau Pesankan Hal Ini
Foto: Guntur Alam
“Sembilan Kab/Kota di Riau didata terjadi penurunan prevalensi stunting dan tiga Kab/Kota lainnya meningkat”
Pekanbaru, detikriau.id – Gubernur Syamsuar meminta kepada seluruh Kabupaten/Kota di Riau untuk melakukan pendataan warga miskin di daerahnya secara langsung. Jika hanya berpatokan pada data pusat, Gubri meragukan penanganan kasus stunting akan bisa dituntaskan.
Menurut Gubri, berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, warga yang terkategori stunting semuanya berasal dari keluarga miskin namun justru mereka tidak termasuk dalam keluarga yang mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan sosial lainnya.
“Artinya kita tidak boleh kaku pada data yang diberikan dari pusat, jika hanya data itu yang menjadi rujukan maka nanti pasti stunting itu tidak akan pernah selesai. Saya harapkan masing-masing pemda di kab/kota harus melakukan pendataan kembaIi sesuai dengan kondisi dilapangan sebenarnya, perkasus hingga ke tingkat kelurahan bahkan RT hingga tidak ada satupun warga kategori miskin yang terlewatkan,” Pesan Gubri Syamsuar saat membuka acara Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau Tahun 2023 bertempat di salah satu Hotel di Pekanbaru, Kamis (25/5/2023).
Gubri lalu mencontohkan untuk kasus di Kota Pekanbaru, masyarakatnya banyak yang merupakan pendatang baru dari berbagai daerah untuk mencari rezki, mereka banyak yang masuk kategori miskin dan luput dari pendataan sehingga tak mendapatkan bantuan sosial, dan mereka banyak masuk dalam data stunting.
“termasuk di Kabupaten Siak, itu daerah sebagian besar kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pengalaman saya waktu jadi bupati, kita menemukan adanya warga yang kekurangan gizi dan rupanya mereka baru datang untuk bekerja di perkebunan sawit. Kita tidak mengetahui, yang mengetahui mereka tentu pemilik kebunnya. Artinya hal-hal seperti itu bisa terjadi, termasuk juga di Kabupaten inhil,”
“Makanya saya harapkan agar teman-teman daerah mendata kembali agar didapatkan data yang valid. Pasti nanti data masyarakat miskin akan bertambah lagi, tapi itu tak masalah yang terpenting kita bisa dapatkan data sebenarnya”. Kata Gubri
Dalam kunjungan Kemeko PMK RI di Riau sepekan yang lalu, menurut Gubri juga telah disampaikan agar warga miskin yang luput dari pendataan ini diusulkan kembali ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan PKH ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya.
Disamping bantuan dari pusat, Gubri juga menegaskan bahwa dirinya sudah instruksikan kepada Bappeda, mulai dianggaran perubahan nanti warga-warga yang masuk data stunting dan miskin ekstrim ini untuk dapat diberikan bantuan. Dengan bantuan tersebut diharapkan mereka dapat mengelolanya sebagai sumber pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam kesempatan ini Gubri juga sempat mengkritisi pendataan stunting yang dilakukan tanpa melibatkan pemerintah daerah setempat.
“Kemudian juga dalam penilaian, pemda tak diikutsertakan, mana bisa menilai sendiri tanpa mengikutsertakan pemda. Inikan mereka mengukur dan menilai sendiri tanpa melilbatkan kita. Jadi nanti kalau ada melapor untuk lakukan penadataan, harus didampingi karena itu juga perintah langsung dari Menko PMK. Agar kita tau cara kerja penilaianya dan apakah benar kerjanya. Sekali lagi nanti ingatkan bahwa harus bersama-sama melakukan penilaian,”
“Penilai sepihak tentu tidak adil. Nanti kalau naik lagi kesannya tentu sepertinya kita tidak bekerja, padahal kita sudah berupaya maksimal,” Akhiri Gubri Syamsuar
Untuk diketahui, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Riau diangka 17 persen, artinya terjadi penurunan sebesar 5,3 persen dibanding tahun 2021 sebelumnya diangka 22,3 persen.
Dari 12 Kab/Kota di Riau, sembilan diantaranya prevalensi stunting mengalami penurunan dan tiga lainnya terjadi peningkatan.
Sembilan Kab/Kota yang mengalami penurunan prevalensi stunting:
Kabupaten Kuansing turun 4,6 persen (22,4 persen tahun 2021 dan 17,8 persen 2022), Indragiri Hulu turun 6,9 persen (23,6 persen 2021 dan 16,7 persen 2022).
Kemudian Kabupaten Pelalawan turun 10 persen (21,2 persen 2021 dan 11,2 persen 2022), Kampar turun 11,2 persen (25,7 persen 2021 dan 14,5 persen 2022), Rokan Hulu turun 3,8 persen (25,8 persen 2021 dan 22,0 persen 2022).
Kabupaten Bengkalis turun 13,5 persen (21,9 persen 2021 dan 8,4 persen 2022), Rokan Hilir turun 15,0 persen (29,7 persen 2021 dan 14,7 persen 2022), Kepulauan Meranti turun 5,8 persen (23,3 persen 2021 dan 17,5 persen 2022), dan Kota Dumai turun 10,2 persen (23,0 persen 2021 dan 12,8 persen 2022).
Tiga Kab/Kota yang mengalami peningkatan prevalensi stunting:
Kabupaten Indragiri Hilir naik 0,1 persen (28,4 persen 2021 dan 28,5 persen 2022), Siak naik 3,0 persen (19,0 persen 2021 dan 22,0 persen 2022), dan Kota Pekanbaru naik 5,4 persen (11,4 persen dan 16,8 persen 2022).
Reporter: Guntur Alam Editor: dro
