“Selamatkan Inhil” Aktivis Gelar Aksi Damai Ditengah Banjir Rob

Inhil, detikriau.id – Koalisi Selamatkan Indragiri Hilir lakukan aksi damai di tugu Upakarti jalan Veteran Tembilahan, selasa (21/2/23).

Aksi damai gabungan, BDPN (Anggota Jikalahari), HMI Cabang Tembilahan, Komunitas Pencinta Alam Greenomos, Mapala Brimaspala UNISI, dan Mahasiswa UNISI ini dilakukan ditengah genangan banjir rob yang menerjang kota Tembilahan.

Kepada detikriau.id, Direktur Bangun Desa Payung Negri (BDPN), Zainal Arifin Husen mengatakan bahwa melalui aksi ini mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, diantaranya;

Mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi izin dan merubah regulasi industri dapur arang bakau. Mereka mengaku khawatir jika dapur arang ini menjamur tentu akan mempercepat deforestasi hutan mangrove.

“Saat  ini saja, industri arang bakau ini belum berjalan, kondisi daerah kita sudah tenggelam akibat banjir dan sudah tidak sedikit perkebunan kelapa rakyat yang rusak.” Ujar Zainal

Disatu sisi menurut Zainal, Pemerintah mengkampayekan penyelamatan  lingkungan namun  disisi lain justru terkesan mengabaikan upaya penyelamatan lingkungan itu sendiri.

Lanjut Zainal, mereka juga menuntut pemerintah untuk mengevaluasi izin HTI serta mengevaluasi izin perusahaan terutama yang HGU.

“Evaluasi itu dalam artian, jika memang ingin memberikan izin, hindarilah pemberian izin di kawasan pesisir”

“ Kita ingin pemerintah mencabut izin industri dapur arang dengan pertimbangan kondisi inhil saat ini sudah tenggelam” ditegasnya

“Lalu kita ingin selamatkan perkebunan kelapa rakyat, kita juga ingin pemerintah mengkampayekan penyelamatan masyarakat dari banjir rob karen banjir rob ini merugikan perekonomian rakyat termasuk  kerugian kerusakan infrastruktur”

Zainal pun mengatakan mereka ingin menghentikan aktifitas penebangan liar. Zainal menyebut harus ada kesadaran untuk melakukan pembangunan tanpa merusak kawasan hutan, terutama ekosistem mangrove.

Di Inhil misalnya, sampai hari kata Zainal memang pembangunan sangat membutuhkan ketersediaan bakau. Tapi tentunya harus di tata dan harus ada solusi karena sudah dilihat dampak kerugian akibat kerusakan hutan mangrove.

“Kita juga menuntut pemerintah menerapkan green ekonomi dalam pembangunan daerah, green ekonomi itu membangun dengan konsep lestari dan berkelanjutan. Tetap membangun namun juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan”

“jangan kita mengambil buah dengan menebang pohonnya” Sebut Zainal mengakhiri

Dalam aksi ini masa aksi membawa lembaran poster bertuliskan “ Evaluasi Izin HTI di Indragiri Hilir, Evaluasi Izin Perusahaan Sawit di Indragiri Hilir, Cabut Izin Industri Dapur Arang Kayu Mangrove, Selamatkan Perkebunan Rakyat, Selamatkan Masyarakat dari Ancaman Banjir Rob, Stop Penebangan Liar Hutan Bakau, Cari solusi pembangunan tanpa merusak ekosistem mangrove  serta Terapkan Kebijakan Green Economy dalam Pembangunan Daerah./ red