Ketua DPRD Inhil “ngomel”: Persoalannya bukan pada pemerintah tapi pihak ketiga. Perihal Apa?

Inhil, detikriau.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir sayangkan tidak tuntasnya sejumlah paket pekerjaan proyek tahun anggaran 2022.

Di Inhil bagian selatan, disebutkan salah satunya proyek rekonstruksi jalan ruas pulau kijang – sanglar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak mampu diselesaikan tepat waktu.

”Persoalannya bukan dari pemerintah, tapi pihak ketiga yang tidak mampu menuntaskan pengerjaannya,” Sempat disinggung Ketua DPRD Inhil, Dr H Ferryandi disela sambutannya saat gelaran silaturahmi sekaligus syukuran dirumah dinas kediaman jalan Swarna Bumi Tembilahan, ahad (25/12/22) kemaren

Di Kabupaten Inhil, disebutnya, persoalan infrastruktur yang lebih rumit merangkaiinya justru di Inhil bagian utara. Saat ini menurutnya masih terlalu banyak infrastruktur jalan termasuk jembatan penghubung yang sangat memerlukan perhatian.

“Disamping masalah pendidikan dan kesehatan, persoalan infrastruktur ini masih harus menjadi pemikiran oleh siapapun nantinya pemimpin Inhil kedepannya,”Sebut politisi Golkar Inhil ini.

Untuk sekedar mengabarkan, bukan hanya paket pekerjaan proyek rekonstruksi jalan ruas 6 Pulau Kijang – Sanglar Kecamatan Reteh senilai hampir  Rp10 miliar ini yang sudah dipastikan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, paket pekerjaan proyek lainnya, pembangunan jembatan parit 16 Kecamatan Reteh juga diyakini tidak akan tuntas. Batas waktu pekerjaan proyek jembatan dengan alokasi dana Rp14 miliaran ini  akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2022.

Paket proyek lainnya, pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik yang bahkan berada dijantung Ibukota Kabupaten Inhil, Tembilahan, juga hanya menyisakan batas waktu pengerjaan dalam hitungan hari. Tentu juga dipastikan tidak akan tuntas tepat waktu!./red