Usai Sebut Kemenkeu “Iblis atau setan”, Yustinus Prastowo Tuntut Bupati Meranti Minta Maaf

Detikriau.id – Staf Khusus Kementrian Keuangan Republik Indonesia Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meminta Bupati Meranti, HM Adil untuk segera meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataannya yang mengatakan bahwa pegawai kementrian keuangan sebagai “iblis atau setan”.

Permintaan maaf dan klarifikasi ini dinilainya penting agar tidak terjadinya penyesatan publik yang lebih luas.

“Saya keberatan dan menyayangkan pernyataan bupati HM Adil  yang sesunguhnya tidak adil yang mengatakan bahwa kementrian keuangan adalah iblis atau setan.” ,” Ujar Yustinus yang disampaikan melalui video yang diunggah di akun twitter pribadinya (@prastow), dikutip ahad (11/12)

Yustinus juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut ngawur dan menyesatkan karena menurutnya Kemenkeu justru melaksanakan sesuai Undang-Undang dan telah menghitung menggunakan data resmi  Kementrian esdm dalam membagi dana bagi hasil, karena yg dipakai bukan hanya daerah penghasil tetapi juga daerah sekitar agar dapat merasakan kemajuan dan kemakmuran secara bersama-sama.

Lebih lanjut dia menyebut, Kemekeu juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer kedaerah meranti sebesar 872m atau 75% dari APBD meranti atau 4 kali lipat dari PAD meranti yang hanya sebesar 222 m.

“untuk itu kepada HM Adil agar segera meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” Demikian pernyataan Yustinus Prastowo

Sebelumnya dilansir  CNNIndonesia,  Bupati Meranti M Adil menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Pertanyaan itu ia lemparkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12).

Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Ia menilai Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.

Namun, menurutnya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.

Namun, saat rapat bersama Kemenkeu, Adil mengaku tidak bisa menyampaikan keluhannya.

“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel,” katanya dilansir dari detikcom.

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampe pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” kata Adil./red