Bambang Soesatyo Sarankan Pelaksanaan Pemilu 2024 Dipikir Ulang!

“PDIP Minta Bambang Soesatyo Berhenti Menggoreng Penundaan Pemilu”

“Elite NasDem: Bamsoet Harus Vaksin Booster 10 Kali Biar Tegak Lurus pada UU”

detikriau.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo lontarkan pernyataan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai.

“Penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi akan memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” kata Bambang mengutip pernyataan dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).

Bamsoet juga menyinggung soal pemulihan negara akibat pandemi Covid-19, ancaman ekonomi global dan bencana menjadi pertimbangan lainnya

Bamsoet juga merespons hasil survei Poltracking Indonesia terkini yang menunjukkan hasil positif tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Dimana disebutkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin menyentuh angka 73,2%.

“Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?” sebut Bamsoet.

PDIP Minta Bambang Soesatyo Berhenti Menggoreng Penundaan Pemilu

Dilansir Rmol, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

“Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat,” tegas Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12).

Ada sejumlah alasan mengapa menunda pemilu melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Kedua, bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali”.

“Saya rasa sudah sangat jelas bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja,” tegasnya.

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo sebelumnya menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Sebab, dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

Ia juga menyebut hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik. Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

“Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?” kata Bamsoet

Elite NasDem: Bamsoet Harus Vaksin Booster 10 Kali Biar Tegak Lurus pada UU

Dilansir tvonenews Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendi Choirie ikut menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Dia merespons hal itu dengan istilah virus. Dia menyebut di dalam diri Bamsoet ada virus yang lebih berbahaya daripada Covid-19, sehingga memiliki pikiran untuk mempertimbangkan kembali jadwal tahapan Pemilu 2024.

“Nah, kenapa kok ada orang yang berkeinginan lain menunda, memperpanjang, mengubah segala macam? Itu berarti di dalam dirinya itu ada virus Covid yang lebih berbahaya ketimbang Covid-19,” ujar Gus Choi saat dihubungi, Jumat (9/12/2022).

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar Bamsoet melakukan vaksin booster sampai 10 kali agar tetap tegak lurus terhadap peraturan undang-undang (UU).

“Oleh karena itu, mereka yang memiliki keinginan untuk memperpanjang untuk mengubah UU itu perlu vaksin booster 5 kali atau 10 kali. Jadi itu perlu dibooster,”

kata dia. Lebih lanjut, dia meminta agar politikus Partai Golkar itu tetap mematuhi peraturan UU secara konsisten. Begitu juga dengan para politikus yang lain. “Bamsoet sahabat saya ini, sebagai ketua MPR harus tegak lurus lah. Jangan bengkok-bengkok, gawat ini,” ujarnya.

“Kita harus konsisten melaksanakan UU. Kesepakatan, janji, mekanisme nasional itu yang sudah diputuskan itu harus konsisten. Jadi pejabat-pejabat baik di DPR maupun eksekutif itu harus tunduk, patuh, tegak lurus dengan UU,” tandas Gus Choi./editor: red