mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
3 Desember 2022

Pemdes Tanjung Pasir Akui Ribuan Pohon Bakau Tiap Hari di Tebang

Direktur BDPN, Zainal Arifin Husain: Kerusakan perkebunan kelapa rakyat akibat intrusi air laut dampak luluhlantaknya kawasan hutan mangrove/Foto: BDPN

Inhil, detikriau.id –  Pemerintah Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir akui maraknya penebangan pohon bakau dikawasan Hutan Milik Negara di sejumlah lokasi kawasan Desa setempat. Aktifitas pembalakan tersebut menurut pihak Desa sudah berlangsung cukup lama dan bahkan menjadi salah satu sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat selain sebagai nelayan.

Sekretaris Desa Tanjung Pasir, Julaimi, dikonfirmasi media ini bahkan tidak membantah pernyataan Direktur Bangun Desa Payung Negri (BDPN), Zainal Arifin Husen.

Hasil riset lapangan BDPN di Desa Tanjung Pasir menurut Zainal Arifin, setidaknya ada sekira 2500 batang pohon bakau yang setiap harinya ditebang. Dampak buruk pembalakan tersebut, BDPN menyimpulkan menjadi penyebab utama kerusakan perkebunan kelapa rakyat akibat meluapnya permukaan air laut.

Setidaknya sekira1500 Ha tanaman pohon kelapa milik rakyat di Sungai Bandung Desa Tanjung Pasir mati menggenaskan. Oleh karenanya Zainal mendesak pihak Pemerintah, dalam hal ini Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk serius melakukan rehabilitasi.

“2500 batang?, mungkin saja. Karena pekerjaan mencari pohon bakau tersebut bisa dikatakan sudah menjadi mata pencarian utama masyarakat kita disamping sebagai nelayan,” Ujar Julaimi, sabtu (5/11/22) dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Dilanjut Julaimi, penebangan pohon bakau bukan terjadi baru-baru ini saja, sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dikatakannya, dulu sekira tahun 2014 atau 2015, pihak Desa juga pernah menyampaikan ke salah satu Universitas di sumatera akan adanya aktifitas pembabatan hutan bakau didaerah tersebut yang dilakukan secara massif. Kayu-kayu bakau tebangan tersebut saat itu dipergunakan sebagai sumber bahan baku pengapian pabrik salah satu perusahaan perkebunan.

Selanjutnya di tahun 2016 setelah dilakukan pertemuan antara pihak Pemerintah dan Universitas diiringi dengan keluarnya sejumlah aturan dari Pemerintah, penebangan pohon bakau secara massif tersebut mulai berkurang.

“Meluapnya air laut yang merendam lahan perkebunan rakyat di sungai Bandung mulai terjadi saat itu, bukan baru-baru ini saja. Hingga saat ini kondisi lahan di Sungai Bandung memang masih sangat memprihatinkan,” Akui Julaimi

“Tapi sejak tahun 2016 tersebut, meski berkurang, penebangan pohon bakau tetap dilakukan masyarakat. Saat ini kayu bakau dipergunakan sebagai cerucuk pondasi bangunan. Di tempat kita ada beberapa lokasi penampungan hasil penebangan kayu bakau,” sebutnya

“Penebangan bakau memang tidak menghasilkan kontribusi apapun utk Desa. Sampai sekarang memang kita tidak memiliki perdes terkait aktifitas ini.”

Jika dianalogikan untuk membabat habis kawasan hutan bakau, Julaimi mengatakan tentulah tidak. Katanya penebangan dilakukan secara selektif dan bahkan ia menyebut keberadaan pohon-pohon bakau ini seperti rezki yang tidak habis-habisnya disediakan Tuhan untuk masyarakatnya.

“Menurut cerita masyarakat, pohon bakau ini agak aneh, misalnya ada kelompok yang masuk dan menebang bakau dikawasan tertentu, jumlah kayu yang dihasilkan tidak mencukupi dan mereka berpindah kelokasi lain. Tapi tak berselang tidak lama, ada kelompok penebang lain lagi yang masuk, dan kayu bakau itu kembali ada. Jadi sepertinya gaib juga, sepertinya memang terus diadakan Tuhan untuk masyarakat kita” Akhiri Julaimi.

Terlepas dari alibi yang disampaikan pihak Pemerintah Desa, pemanfaatan kayu dikawasan hutan tentulah harus mentaati sejumlah aturan.

Pembabatan kawasan hutan yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa diiringi rehabilitasi pasti berdampak buruk terhadap lingkungan. Pemanasan global yang menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut salah satu dampak nyata kerusakan kawasan hutan.

Salah satu solusinya tentu diperlukan adanya kesadaran masyarakat diiringi pengawasan oleh pihak-pihak berwenang untuk meminimalisir dampak buruk aktifitas pembabatan kawasan hutan mangrove, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir./Fsl

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: