Komisi III DPRD Inhil Minta Kontraktor Gesa Penyelesaian Proyek
Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna/Foto: Internet
“Segera panggil rekanan dan satker terkait”
Inhil, detikriau.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir mendesak rekanan kontraktor untuk menggesa penyelesaian pekerjaan. Hal ini disampaikan mempertimbangkan progres beberapa pekerjaan proyek dengan anggaran miliaran, kritis, dan berpotensi tidak dapat dituntaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami minta dinas terkait mempresure rekanan untuk menyegerakan pekerjaan. Harus disegerakan. Apalagi beberapa paket pekerjaan progresnya sangat jauh dari target,” Pinta Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna dikonfirmasi detikriau.id melalui sambungan telepon, senin (12/9/22)
Iwan juga menegaskan, Komisi III akan mengagendakan untuk memanggil beberapa rekanan dan satker terkait.
“Saat ini kami masih pembahasan di banggar, setelahnya kita agendakan untuk panggil rekanan dan satker terkait untuk mendapatkan penjelasan.” Akhiri Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Inhil ini.
Untuk diketahui, hingga saat ini, capaian progress sejumlah paket pekerjaan dengan pagu dana miliaran, penyelesaian jauh dari target.
Diantaranya paket pekerjaan jalan pada ruas 6 Pulau Kijang – Sanglar Kecamatan Reteh dengan nilai kontrak hampir Rp10 miliar, batas waktu kontrak sudah berakhir pada 5 september 2022 yang lalu, namun bobot pekerjaan hanya tercapai 32 persen lebih.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU dan Cipta Karya, Endang Syaihu menyampaikan bahwa dengan pertimbangan terpenting, azas manfaat, rekanan diberikan kesempatan penyelesaian selama 50 HK dengan pengenaan denda 1/1000, atau senilai Rp9 juta lebih perhari. Sayangnya, sumber lapangan detikriau.id menyebutkan, sejak berakhirnya masa kontrak 5 sept 2022 hingga hari ini 12 september 2022 dipastikan tidak ada penambahan bobot penyelesaian.
Selanjutnya di Kecamatan yang sama, paket pekerjaan jembatan parit 16 senilai Rp14miliar lebih, yang telah berkontrak pada 26 agustus 2022 yang lalu, bobot pekerjaan masih nol persen. Kondisi lainnya yang juga harus mendapat perhatian serius, satu-satunya calon pemenang kontrak pengawasan pekerjaan jembatan ini terancam batal. Tiga kali layangan surat pemanggilan dari PPK untuk menghadirkan personilnya, calon pemenang pengawas belum menanggapi.
“Kalau tidak dihadirkan juga personilnya untuk kami verifikasi, saya menolak untuk menandatangani kontrak dan akan kembalikan lagi hasil lelang pengawasan ini ke ulp. Saya sudah sampaikan hal ini kepada Pengguna Anggaran,” Ujar Endang
Untuk pekerjaan fisik yang sudah berkontrak, Endang menjelaskan kontraktor sudah lakukan pemesanan tiang pancang dan diperkirakan akan tiba di lokasi pekerjaan pada 15 september 2022 mendatang. Sedangkan untuk rangka jembatan juga sudah didapat konfirmasi bahwa kontraktor sudah lakukan pemesanan.
“tapi saat ini progresnya memang masih 0%. Waktunya memang kritis, makanya sebelumnya kita sudah pertanyakan kesanggupan rekanan dengan keterbatasan waktu ini. Disanggupi dan sudah dituangkan secara tertulis.”
Paket lainnya justru berada di jantung Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan. Paket pekerjaan pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan nilai kontrak Rp12 miliar lebih, di minggu ke 20, hanya mampu mengejar capaian bobot 19,36 persen.
PPK kegiatan, Arif Gunawan mengakui keterlambatan capaian pekerjaan ini. Deviasi di minggu ke-20 diangka minus 22,6 persen, jauh dari target sebesar 41,96 persen./red
