Sudah 7 Bulan Sejak APBD 2022 di “ketuk palu”, Inhil Baru Kerjakan Proyek MPP

“Dewan desak Pemda dahulukan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak”

“Anjloknya komoditi perkebunan, sawit, kelapa dan pinang juga jadi sorotan”

TEMBILAHAN – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sayangkan lambannya pelaksanaan proyek pembangunan tahun anggaran 2022.  Padahal anggaran pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2022 tersebut sudah disahkan sejak 30 November 2021 silam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Inhil Dr H Ferryandi pada Rapat Paripurna tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah perihal Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa.

“Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan”Dikatakan Ferryandi, Senin (27/06/22).

Padahal menurut politisi Partai Golkar Inhil ini, selain proyek MPP, masih banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan, dan sampai hari ini tidak ada progres sama sekali.

“sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun-tahun sebelumnya, ” ditambahkannya

Ferryandi juga mendesak agar pemerintah daerah untuk lebih mendahulukan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak.

“Tapi kesannya masih sebatas slogan, kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat rusaknya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang, dan diperparah lagi dengan tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat”

“Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain, “Sesal Ferryandi.

Kata Ferry juga, DPRD atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton telah berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, tujuannya tentu agar bisa dilaksanakan sejak awal tahun.

“Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi, para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat, ” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamsuddin Itu dalam kesempatan itu menyatakan bahwa apa yang manjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD merupakan seperti penyampaian Ketua DPRD, H Ferryandi adalah hal sebenarnya.

“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita harus berkorban, karena pada dasarnya Inhil adalah tumpah darah kita bersama, mari kita bangun dengan sekuat tenaga, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial, ” kata Syamsuddin Uti yang disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna.

Untuk sekedar informasi, harga sejumlah komoditas perkebunan uanggulan di Kabupaten Inhil dalam beberapa waktu belakangan “terjun bebas”. Harga kelapa sawit yang awalnya dihargai Rp3.200/kg kini anjlok menjadi Rp200. Sementara itu Kelapa Rakyat dari Rp3.000 menjadi RP1.700 dan Pinang dari Rp12.000 menjadi Rp4000./*/Wan